AMBON, cahaya-nusantara.com
Usai menyerahkan hasil penilaian dan penghargaan Kepala Ombudsman RI perwakilan Maluku Hasan Slamat menyerahkan hasil penilaian kepatuhan kepada Pemkab.SBB yang diterima oleh kabag Organisasi Ahmad Syarif Helut mengatakan untuk kesekian kalinya ombudsman perwakilan RI menyampaikan hasil survei kepatuhan kepada kabupaten seram bagian Barat bahwa sebagaimana dikatakan nilai akhir adalah 65,73 kategori C opininya itu adalah kualitas sedang.
Demikian penegasan Hasan Slamat kepada wartawan di Ambon, Rabu 21/2/2024.
Dikatakan diantara 7 unit layanan yang dinilai masih dalam zona merah yaitu dinas pendidikan, kami sangat beratensi sekali supaya dinas pendidikan ini harus memperbaiki pelayanannya karena dinas ini mengelola dana yang begitu besar.
“Kita sangat berharap ke depan supaya kepala dinasnya musti memperhatikan ini kalau dia tetap mempertahankan kinerjanya seperti ini maka kami rekomendasikan untuk PJ Bupati seram bagian Barat segera menghevaluasi kepala dinas yang seperti ini” jelas Hasan.
Kemudian dinas sosial mendapat nilai bagus yaitu 62,98 Puskesmas waimital, Puskesmas piru dan dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu, dinas kesehatan dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil itu masih berada rata-rata di zona merah nilainya 60-an dan yang paling tertinggi itu adalah dinas kependudukan dan pencatatan sipil yaitu 76,21.
Hasan menjelaskan Aspek atau dimensi yang dinilai yaitu dimensi input,Proses,output dan SP4N lapor.
Aspek dimensi input ini secara keseluruhan kompetisi pelaksanaan masih sangat rendah di mana pengetahuan mereka dalam hal ini petugas pelayanan publik terkait dengan pengetahuan mengenai ombudsman dan tentang tugas dan kewenangan dalam hal job descriptionnya masih kurang paham.
Kemudian dimensi proses seluruh OPD belum tersedia website bahkan OPD yang telah mempunyai website tetapi belum secara umum memaksimalkannya padahal era ini adalah era digitalisasi tetapi di kabupaten Seram bagian barat hampir semua OPD tidak mempunyai website secara baik.
Yang membanggakan itu dimensi output meskipun kondisinya begitu tetapi masyarakat seram bagian Barat masih menganggap bahwa pemerintahan ini baik, itu adalah sesuatu yang membanggakan, rata-rata responden masyarakat menilai bahwa instansi penyelenggaraan pelayanan publik itu sekali lagi baik.
Selanjutnya Dimensi pengaduan terkait dengan pengaduan instansi penyelenggara ini belum secara maksimal melaksanakan kewajiban dalam hal pengelolaan pengaduan di mana sampai hari ini SP4N lapor itu belum terintegrasi dengan Kemendagri,ombudsman,menpan RB Maupun KSP padahal SP4N lapor itu dikdata nasional menyangkut tentang masalah pengaduan mau tahu bahwa orang seram bagian Barat itu punya keluhannya apa itu di pusat tidak tahu keluhan mereka sehingga banyak jalan-jalannya bolong tidak ada intervensi dari pemerintah pusat akibat daripada seakan-akan SBB tidak ada masalah bahwa semua di sana transportasinya udah bagus di sana itu, miskinnya nggak ada,dinas kesehatannya bagus ini karena sampai hari ini tidak ada pernah ada keluhan masyarakat menyangkut tentang Sp4N lapor itu ,padahal SP4n lapor itu sekali lagi adalah dikdata nasional yang bisa dijadikan oleh dan terus ke presiden Kemendagri, mempan RB maupun ombusemen untuk melihat apa permasalahan yang terjadi di seram bagian Barat” ungkapnya.
Kesempatan ini juga ombudsman menghimbau dan Berharap kepada PJ Bupati SBB
untuk meningkatkan kinerjanya dan meningkatkan pelayanan publik, supaya ke depan Kemendagri kalau misalnya kinerjanya seperti ini ya lebih baik dievaluasi lah itu untuk ke depan itu mencari orang yang yang musti menjadi pejabat itu mesti memiliki kemampuan untuk menggaedens dan bagaimana berusaha supaya pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih bisa di terapkan di sana.
“Kita ketahui bahwa berbagai bentuk laporan yang masyarakat SBB kepada ombudsman menyangkut tentang carut-marut persoalan pegawai di sana kemudian masalah keuangan di sana kemudian ada berbagai laporan tentang dugaan tindak pidana korupsi ini menunjukkan bahwa pemerintahan di sana tidak baik-baik saja” jelas Hasan.
Maka kami mengimbau supaya Mendagri bisa memperhatikan kinerja daripada PJ Bupati di sana.
“Dan Hari ini ketika diundang Ombudsman dia tidak pernah datang tahun lalu juga dia tidak datang tahun ini juga dia tidak datang itu menunjukkan apa mereka tidak perlu terlalu peduli kepada ombudsman dan tidak terlalu peduli kepada pelayanan publik itu ini yang mesti menjadi perhatian supaya publik itu tahu bahwa inilah potret dari pada pemerintahan yang terjadi di SBB” jelas Hasan.
Sementara itu di tempat yang sama,pemerintah Kabupaten SBB yang diwakili oleh kabag organisasi Ahmad Syarif Helut berharap,pelayanan publik kabupaten SBB dapat di evaluasi dan kedepan semakin meningkat pelayanan publik terhadap masyarakat.
“Kedepannya kami upayakan mulai tahun 2023 inikan masih proses zona kuning tetapi untuk kedepannya kami akan upayakan sampai posisi zona hijau, itu membutuhkan kerja keras dari semua OPD terkait untuk meningkatkan pelayanan kedepan dalam hal pelayanan publik” ucapnya (CN-02)