AMBON,cahaya-nusantara.com
Menjelang Hari Raya Idulfitri 2026, Pemerintah Kota Ambon memastikan penyaluran bantuan pangan dari Perum Bulog berjalan tepat sasaran dan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Komitmen ini ditegaskan langsung oleh Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, usai menghadiri pembukaan karnaval pawai Ogoh Ogoh dalam rangka perayaan hari raya nyepi, depan gong perdamaian dunia,kota Ambon Rabu,(18/3/2026).
Bodewin menyampaikan bahwa program bantuan pangan merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional yang disalurkan secara serentak di seluruh Indonesia untuk alokasi Februari dan Maret 2026. Program ini difokuskan bagi kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah.
“Bantuan ini diperuntukkan bagi masyarakat penerima manfaat yang masuk kategori kurang mampu, khususnya pada desil 1 hingga desil 4. Artinya, mereka yang paling membutuhkan harus menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Dalam skema penyaluran, setiap penerima manfaat memperoleh 20 kilogram beras dan 4 liter minyak kelapa. Bantuan tersebut dinilai sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam menghadapi lonjakan konsumsi menjelang hari besar keagamaan.
Menurut Bodewin, momentum penyaluran yang berdekatan dengan Idulfitri menjadi langkah strategis pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat. Ia menilai bantuan ini dapat meringankan beban warga sekaligus memastikan kebutuhan pokok tetap terpenuhi di tengah meningkatnya permintaan.
“Ini sangat membantu, apalagi diberikan menjelang Idulfitri. Kita berharap masyarakat bisa merasakan manfaatnya secara langsung,” katanya.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Ambon juga memastikan ketersediaan stok pangan dalam kondisi aman. Bodewin menegaskan bahwa pasokan beras maupun minyak kelapa di wilayah Ambon mencukupi, sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk khawatir terhadap potensi kelangkaan.
“Kita pastikan stok pangan aman dan cukup. Tidak akan terjadi kekurangan, sehingga masyarakat tetap tenang dalam menyambut hari raya,” tegasnya.
Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya pengawasan ketat dalam proses distribusi bantuan. Pemerintah daerah, kata dia, akan terus melakukan validasi dan pembaruan data penerima manfaat agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan.
Ia juga meminta Dinas Sosial untuk aktif melakukan pengecekan ulang data, guna memastikan hanya warga yang benar-benar berhak yang menerima bantuan tersebut.
“Saya tidak ingin ada bantuan yang salah sasaran. Data harus terus diperbarui agar tepat dan akurat,” ujarnya.
Lebih jauh, Bodewin turut mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi proses penyaluran. Partisipasi publik dinilai penting untuk menjaga transparansi sekaligus mencegah potensi ketidakadilan.
“Kalau ada yang tidak tepat, masyarakat harus berani menyampaikan. Jangan sampai yang tidak berhak menerima, sementara yang berhak justru terlewat,” pungkasnya.(CNmy)