Ambon, cahaya-nusantara.com
Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Ambon melontarkan kritik keras terhadap Pemerintah Provinsi Maluku dalam aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Maluku, Senin (18/5/2026).
Aksi yang berlangsung sejak pukul 12.00 WIT hingga 17.06 WIT itu menyoroti persoalan tambang Gunung Botak di Kabupaten Buru yang dinilai telah merampas hak masyarakat lokal dan merusak masa depan rakyat Pulau Buru.
Dalam orasinya, Ketua Cabang GMKI Ambon, Renno Patty, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku harus bertanggung jawab atas kondisi yang terjadi di Gunung Botak. Ia bahkan menyebut pemerintah telah “menjual hak kesulungan masyarakat Pulau Buru” demi kepentingan tertentu.
“Hari ini kami melihat hak kesulungan masyarakat Pulau Buru seperti dijual di tanahnya sendiri. Rakyat dipaksa hidup di tengah kerusakan lingkungan, pencemaran merkuri dan sianida, sementara para penguasa memilih diam,” tegas Renno Patty di hadapan massa aksi.
GMKI Ambon juga menyindir sikap Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku yang tidak menemui massa aksi hingga demonstrasi selesai.
Padahal, menurut massa aksi, Wakil Gubernur Maluku berada di Kantor Gubernur saat aksi berlangsung.
“Kalau rakyat datang menyampaikan penderitaan lalu pemimpinnya memilih bersembunyi, maka publik berhak bertanya: apakah mereka takut bertanggung jawab atas apa yang terjadi?” sindir Renno.
Menurut GMKI, ketidakhadiran kedua pimpinan daerah itu memperlihatkan lemahnya keberanian politik pemerintah dalam menjawab persoalan masyarakat Pulau Buru secara terbuka dan jujur.
Dalam aksi tersebut, GMKI Ambon membacakan sejumlah tuntutan, di antaranya meminta transparansi penanganan Gunung Botak, pengusutan jaringan distribusi merkuri dan sianida, audit lingkungan hidup, serta perlindungan hak masyarakat adat dan masyarakat lokal.
“Jangan sibuk bicara pembangunan kalau hak rakyat sendiri dijual dan suara masyarakat justru dihindari. Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku harus bertanggung jawab, bukan menghilang ketika rakyat datang menuntut keadilan,” lanjut Renno Patty.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan ditutup pada sore hari setelah massa menyampaikan pernyataan sikap secara terbuka di depan Kantor Gubernur Maluku. (CNi)