AMBON, cahaya-nusantara.com
Anggota DPR RI Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, menyatakan bahwa Provinsi Maluku mengalami kerugian ekonomi miliaran rupiah setiap tahunnya. Kerugian ini terjadi karena lemahnya industri hilirisasi atau pengolahan hasil perikanan di dalam daerah.
Saadiah menyampaikan fakta tersebut saat memberikan kuliah tamu di Fakultas Teknik Universitas Pattimura, Jumat (30/10/2026). Ia menyoroti adanya kesenjangan besar antara potensi sumber daya laut yang dimiliki Maluku dengan manfaat ekonomi yang sebenarnya diterima masyarakat lokal.
Berdasarkan data yang dipaparkan, Maluku memiliki potensi perikanan sebesar 12 juta ton atau 37 persen dari total nasional. Nilai ekonomi dari potensi ini mencapai Rp37,2 triliun. Namun, realitas di lapangan menunjukkan angka penerimaan daerah jauh lebih kecil.
“Maluku hanya menerima sekitar Rp200 miliar melalui skema bagi hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sementara itu, nilai tambah dari pengolahan ikan justru dinikmati oleh daerah lain yang memiliki fasilitas industri lengkap,” ungkap Saadiah.
Ia menjelaskan bahwa sebagian besar hasil tangkapan dari Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 714, 715, dan 718 tidak didaratkan di Maluku. Ikan-ikan tersebut dikirim ke luar provinsi untuk diolah, sehingga kekayaan alam Maluku gagal menjadi penggerak utama ekonomi setempat.
Saadiah mengidentifikasi beberapa hambatan utama yang menyebabkan kondisi ini bertahan lama. Pertama, minimnya infrastruktur kunci seperti dermaga perikanan berskala besar dan pusat logistik (logistics hub). Kedua, tingginya biaya operasional (high cost economy) akibat keterbatasan konektivitas dan akses listrik.
Selain itu, legislator Dapil Maluku ini juga menyoroti persoalan regulasi yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya laut secara optimal. Kendala lain meliputi keterbatasan modal nelayan lokal, isu lahan adat, serta kesiapan sumber daya manusia yang belum sepenuhnya memenuhi standar industri.
“Jika kita ingin menghentikan kebocoran nilai ekonomi ini, pembangunan infrastruktur hilir harus menjadi prioritas. Regulasi juga perlu dievaluasi agar memberikan kepastian bagi investor dan keadilan bagi daerah penghasil,” tegas Saadiah.
Melalui forum diskusi dengan mahasiswa Teknik Industri tersebut, Saadiah mendorong lahirnya inovasi lokal. Ia menekankan pentingnya mengubah pola pikir dari sekadar mengekspor bahan baku mentah menjadi membangun industri pengolahan yang terintegrasi.
“Jangan biarkan ironi ini terus berlangsung. Daerah kaya raya sumber daya, tetapi masyarakatnya tetap tertinggal. Hilirisasi adalah satu-satunya jalan untuk memastikan kekayaan laut Maluku benar-benar menyejahterakan rakyat Maluku,” pungkasnya.(CN02)