
AMBON, cahaya-nusantara.com
Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon resmi mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1,16 triliun. Usulan ini disampaikan Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, dalam Rapat Paripurna Keempat Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPRD Kota Ambon, Senin (16/11/2026).
Di tengah penurunan alokasi anggaran, Pemkot Ambon menghadapi tantangan berat: menekan angka pengangguran terbuka yang diproyeksikan masih tinggi di level 11,67 persen. Angka ini tercatat sebagai yang tertinggi di Provinsi Maluku.
Rancangan APBD 2027 mencatat total pendapatan daerah sebesar Rp1.167.823.088.845, atau turun 1,95 persen dibandingkan target APBD Perubahan 2026. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp261,05 miliar dan pendapatan transfer Rp906,76 miliar.
Sementara itu, total belanja daerah direncanakan mencapai Rp1.141.073.088.845, mengalami penurunan signifikan sebesar 14,77 persen dibanding tahun sebelumnya. Belanja didominasi oleh belanja operasi sebesar Rp973,97 miliar, diikuti belanja modal Rp82,20 miliar, belanja transfer Rp75,84 miliar, dan belanja tidak terduga Rp9,02 miliar.
Rancangan ini juga mencatat defisit sekitar Rp26,75 miliar dengan pembiayaan netto daerah sebesar Rp55,75 miliar.
Menyikapi tingginya angka pengangguran, Bodewin menegaskan bahwa kebijakan pembangunan 2027 akan difokuskan pada lima pilar utama: penguatan ekonomi kreatif, transformasi digital, perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ketahanan pangan.
“APBD bukan sekadar dokumen berisi angka. Anggaran harus menjadi instrumen pembangunan yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Bodewin di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Kota Ambon.
Ia menambahkan, keberhasilan APBD tidak diukur dari besar kecilnya nominal, melainkan dari sejauh mana belanja pemerintah mampu menjawab kebutuhan riil warga.
Penyusunan APBD 2027 mengacu pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 dengan tema “Tumbuh Lebih Tinggi dan Sejahtera Lebih Cepat”. Pemkot Ambon menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 6,69 persen, tingkat kemiskinan turun menjadi 4,90 persen, dan inflasi terkendali di kisaran 1,5 hingga 3,5 persen.
Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Gerald Mailoa, yang memimpin rapat paripurna tersebut, menyambut baik usulan rancangan APBD ini. Ia berharap pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran.
“Keterbatasan fiskal tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan publik dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” harap Bodewin menutup sambutannya.
Pembahasan rinci Rancangan APBD 2027 akan dilanjutkan melalui mekanisme pansus dan komisi-komisi di DPRD Kota Ambon sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.(CNmy)
