Gubernur Sambut Positif Raker Tahunan
Ini.
Ini.
Ambon,
cahaya-nusantara.co.id
”Sekjen Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia (Kemenkumham), Dr. Bambang Sariwanto, membuka secara resmi Rapat Kerja
(Raker) Evaluasi Kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran Kantor Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Provinsi Maluku Tahun 2018.
Manusia (Kemenkumham), Dr. Bambang Sariwanto, membuka secara resmi Rapat Kerja
(Raker) Evaluasi Kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran Kantor Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Provinsi Maluku Tahun 2018.
Kegiatan pembukaan Raker Kemenkumham itu
berlangsung di gedung Hotel Natsepa Ambon, Rabu malam, 17 Januari 2018. Hadir
dalam kegiatan itu, Kepala Kantor Kemenkumham Maluku Priyadi, Gubernur Maluku
Ir.Said Assagaff, Sekjen Kemenkumham RI Dr. Bambang Sariwanto, Wakil Bupati
MBD Benjamin Noach, Kepala Ombudsman
Provinsi Maluku, dan Kepala Balai Latihan Kerja (BLK) Maluku.
berlangsung di gedung Hotel Natsepa Ambon, Rabu malam, 17 Januari 2018. Hadir
dalam kegiatan itu, Kepala Kantor Kemenkumham Maluku Priyadi, Gubernur Maluku
Ir.Said Assagaff, Sekjen Kemenkumham RI Dr. Bambang Sariwanto, Wakil Bupati
MBD Benjamin Noach, Kepala Ombudsman
Provinsi Maluku, dan Kepala Balai Latihan Kerja (BLK) Maluku.
Dalam kegiatan Raker tersebut, atas nama
Pemprov Maluku, Gubernur Ir. Said Assagaff berkesempatan untuk memberikan hibah
tanah bagi pembangunan Kantor Kemenkumham Maluku yang baru.
Pemprov Maluku, Gubernur Ir. Said Assagaff berkesempatan untuk memberikan hibah
tanah bagi pembangunan Kantor Kemenkumham Maluku yang baru.
Sedangkan Wakil Bupati MBD mewakili
Bupati MBD juga berkesempatan menghibahkan sejumlah lahan bagi pembangunan
infrastruktur Kemenkumham di Wonreli Kabupaten MBD.
Dalam sambutannya, Sekjen Kemenkumham
RI, Dr. Bambang Sariwanto mengatakan, atas nama Menteri, dirinya menyampaikan
terimakasih yang dalam atas kesediaan Bapak Gubernur Maluku dan Bupati MBD yang
dengan rela menghibahkan lahan bagi pembangunan infrastruktur Kemenkumham di
Provinsi maupun di Wonreli sebagai kawasan wilayah perbatasan.
RI, Dr. Bambang Sariwanto mengatakan, atas nama Menteri, dirinya menyampaikan
terimakasih yang dalam atas kesediaan Bapak Gubernur Maluku dan Bupati MBD yang
dengan rela menghibahkan lahan bagi pembangunan infrastruktur Kemenkumham di
Provinsi maupun di Wonreli sebagai kawasan wilayah perbatasan.
“Atas nama Bapak Menteri, saya
menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Gubernur Maluku dan
Bupati MBD yang sudah bersedia dengan cuma-cuma menghibahkan lahan bagi
pembangunan infrastruktur Kanwil Kemenkumham di Provinsi Maluku maupun
Kabupaten MBD,” jelas Bambang.
menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Gubernur Maluku dan
Bupati MBD yang sudah bersedia dengan cuma-cuma menghibahkan lahan bagi
pembangunan infrastruktur Kanwil Kemenkumham di Provinsi Maluku maupun
Kabupaten MBD,” jelas Bambang.
Kepada jajaran Kemenkumham Maluku,
Sekjen mengingatkan dan menyerukan agar terus meningkatkan etos kerja, serta
pelayanan public yang baik, transparan, professional kepada masyarakat, maupun
warga binaan.
Sekjen mengingatkan dan menyerukan agar terus meningkatkan etos kerja, serta
pelayanan public yang baik, transparan, professional kepada masyarakat, maupun
warga binaan.
Sementara itu, dalam arahannya, Kepala
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku, Priyadi mengatakan, kegiatan
Raker Kemenkumham ini akan berlangsung selama 3 hari, dimana akan dilakukan
evaluasi kinerja, membahas rencana kerja dan anggaran Kanwil Kemenkumham Maluku
kedepan.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku, Priyadi mengatakan, kegiatan
Raker Kemenkumham ini akan berlangsung selama 3 hari, dimana akan dilakukan
evaluasi kinerja, membahas rencana kerja dan anggaran Kanwil Kemenkumham Maluku
kedepan.
Dikatakan, dalam perjalanannya, selama
ini Kanwil Kemenkumham terus meningkatkan kiinerja dilapangan, ini terbukti
juga dengan sejumlah capaian yang telah diraih selama ini dimana mendapat nilai
terbaik dalam hal penilaian pelayanan public oleh Ombudsman.
ini Kanwil Kemenkumham terus meningkatkan kiinerja dilapangan, ini terbukti
juga dengan sejumlah capaian yang telah diraih selama ini dimana mendapat nilai
terbaik dalam hal penilaian pelayanan public oleh Ombudsman.
Selain itu, dalam rangka peningkatan
pelayanan juga telah diupayakan pembangunan serta pengadaan sejumlah sarana
prasarana di lapangan.
“Kami terus berupaya meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat termasuk warga binaan. Untuk itu, Kemenkumham Maluku juga
berupaya untuk membangun dan melakukan pengadaan bagi sarana prasarana
penunjang pelayanan public seperti kantor Imigrasi di wilayah perbatasan yang
sebentar nanti akan dibangun.
kepada masyarakat termasuk warga binaan. Untuk itu, Kemenkumham Maluku juga
berupaya untuk membangun dan melakukan pengadaan bagi sarana prasarana
penunjang pelayanan public seperti kantor Imigrasi di wilayah perbatasan yang
sebentar nanti akan dibangun.
Tak lupa, atas nama Kanwil Kemenkumham
Maluku mengucapkan terimakasih kepada Gubernur Maluku dan Bupati MBD yang sudah
rela menghibahkan lahan bagi pembangunan sarana prasarana pendukung pelayanan
public bagi masyarakat,” papar Priyadi.
Maluku mengucapkan terimakasih kepada Gubernur Maluku dan Bupati MBD yang sudah
rela menghibahkan lahan bagi pembangunan sarana prasarana pendukung pelayanan
public bagi masyarakat,” papar Priyadi.
Dirinya menyebutkan, diakui bahwa dalam
tugas-tugas dilapangan, sejumlah keberhasilan telah dicapai, namun tidak
sedikit juga kekurangan yang masih yang harus dibenahi dan ditingkatkan.
tugas-tugas dilapangan, sejumlah keberhasilan telah dicapai, namun tidak
sedikit juga kekurangan yang masih yang harus dibenahi dan ditingkatkan.
Untuk itu, kinerja seluruh jajaran
Kemenkumham masih harus lebih ditingkatkan lagi kedepan, guna menunjang tata
kelola pemerintahan yang bersih dan benar.
Kemenkumham masih harus lebih ditingkatkan lagi kedepan, guna menunjang tata
kelola pemerintahan yang bersih dan benar.
Sementara itu, Gubernur Maluku Ir. Said
Assagaff pada kesempatan itu menyampaikan, penegakan hukum menjamin keadilan,
dan keadilan menjamin kehidupan.
Assagaff pada kesempatan itu menyampaikan, penegakan hukum menjamin keadilan,
dan keadilan menjamin kehidupan.
Untuk itu, budaya penegakan hukum dan
HAM harus menjadi gerakan nasional yang perlu diterapkan secara mendalam bagi
jajaran Kemenkumham.
HAM harus menjadi gerakan nasional yang perlu diterapkan secara mendalam bagi
jajaran Kemenkumham.
Selain itu, permasalahan di wilayah
perbatasan juga menjadi satu tantangan bagi peningkatan kinerja Kemenkumham
mengingat Maluku berbatasan dengan 2 negara yakni Timor Leste dan Australia.
perbatasan juga menjadi satu tantangan bagi peningkatan kinerja Kemenkumham
mengingat Maluku berbatasan dengan 2 negara yakni Timor Leste dan Australia.
Guna mengoptimalisasi kinerja di
lapangan, Kemenkumham harus meningkatkan koordinasi lintas sektoral untuk
mengatasi berbagai persoalan hukum di wilayah perbatasan, jelas Gubernur.
lapangan, Kemenkumham harus meningkatkan koordinasi lintas sektoral untuk
mengatasi berbagai persoalan hukum di wilayah perbatasan, jelas Gubernur.
Dalam kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan
MoU, Kerjasama Kanwil Kemenkumham Maluku.(CN-02)
MoU, Kerjasama Kanwil Kemenkumham Maluku.(CN-02)