TUAL,MALRA,

Pelantikan Lutfi Baljanan sebagai Kepala Ohoi AD Ngurwul definitif oleh Bupati Muhammad Thaher Hanubun memicu kontroversi serius. Langkah eksekutif ini dinilai melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2009 serta mengabaikan prinsip supremasi hukum positif atas sengketa adat.

Konflik berakar dari kekosongan jabatan kepala ohoi selama lima tahun pada periode pertama kepemimpinan Bupati Thaher. Selama masa itu, roda pemerintahan hanya dijalankan oleh Penjabat (Pj) Sementara. Padahal, regulasi nasional maupun daerah membatasi masa jabatan Pj secara ketat untuk mencegah ketimpangan administrasi.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala daerah memang memiliki wewenang menunjuk Pj dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, wewenang tersebut dibatasi waktu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026, masa jabatan Pj Kepala Desa/Ohoi diatur paling lama satu tahun dan hanya dapat diperpanjang maksimal satu kali. Aturan teknis di Kabupaten Maluku Tenggara bahkan lebih ketat, yakni membatasi masa tugas Pj hanya enam bulan untuk mempersiapkan pemilihan pejabat definitif.

“Pembiaran posisi Pj hingga lima tahun jelas melampaui batas kelayakan yang diamanatkan undang-undang,” ujar Petrus Hans Baljanan, kuasa hukum Derek Niklas, saat dikonfirmasi media, Senin (09/11/2026).

Situasi kian memanas saat muncul dualisme pengukuhan calon kepala ohoi. Derek Niklas Baljanan, mantan kepala ohoi definitif dari garis keturunan lurus mata rumah parentah, telah menyelesaikan seluruh persyaratan administratif dan mendapat pengukuhan awal dari Raja Maur. Namun, di tengah proses menunggu pelantikan bupati, Raja Maur tiba-tiba mengeluarkan pengukuhan ganda bagi Lutfi Baljanan.

Raja Maur beralasan tindakan tersebut merupakan respons atas pelanggaran adat oleh Derek terkait penarikan kembali lela (meriam kecil adat). Pengukuhan Lutfi bahkan disertai janji politik bahwa jabatannya hanya sementara sebelum dikembalikan kepada Derek.

“Ini sangat janggal. Apakah alasan pelanggaran adat bisa menabrak Perda Nomor 03 Tahun 2009 yang sah? Seharusnya sengketa adat diselesaikan secara adat tanpa mengorbankan aturan hukum negara,” tegas Petrus. Ia menekankan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan menempatkan Perda di atas keputusan adat dalam tata kelola pemerintahan formal.

Petrus menyayangkan sikap Pemkab Maluku Tenggara yang dinilai tutup mata. Meski pihak Derek telah melayangkan sanggahan resmi sejak pengukuhan ganda terjadi, bupati tidak memberikan respons atau mediasi. Bupati justru langsung melantik Lutfi Baljanan tanpa menyelesaikan akar persoalan dualisme kepemimpinan tersebut, sebuah tindakan yang berpotensi melanggar asas kepastian hukum dalam administrasi negara.

Menanggapi hal ini, tim kuasa hukum Derek telah melayangkan keberatan administratif. Jika Pemkab Maluku Tenggara tetap abai dan tidak memberikan penjelasan transparan, mereka siap membawa kasus ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membatalkan Surat Keputusan (SK) pelantikan yang dinilai cacat hukum.

“Kami menunggu respons resmi. Jika diabaikan, jalur hukum formal akan segera kami tempuh untuk menguji keabsahan keputusan bupati,” pungkas Petrus.(CN02)

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *