Ambon,
cahaya-nusantara.com
cahaya-nusantara.com
Pendidikan
dan Kesehatan merupakan program prioritas Pemerintah Pusat maupun Pemerintah
Provinsi dan Kabupaten Kota kini mulai disalahtafsirkan dan dijalankan oleh beberapa
kepala Daerah yang ada di Provinsi Maluku, misalnya Bupati Kabupaten Maluku
Tenggara Barat. Kebijakan dan aturan yang dilakukan oleh Bupati Maluku Tenggara
Barat (MTB) Bitsail Selfester Temar mulai memunculkan titik konflik di daerah yang
bertajuk Duan Lolat ini. Kepada media ini Kepala Desa Waturu A. Luturmas
bersama staf Desanya setelah mengikuti hearing dengan Ketua Komisi A DPRD
Provinsi Maluku Melkias Frans Rabu 21/9, mengatakan bahwa, kebijakan yang
dilakukan Bupati Bitsail temar untuk memindahkan Sekolah menenga Atas (SMA) Negeri
1 dan Puskes nginap yang berada semulai di Desa Waturu ke Desa Tutukembong. “Saya
bingung dengan apa yang dilakukan oleh Pak Bito, mengingat Sekolah dan Puskesmas sudah sangat lama ada di Waturu dan dua bangunan tersebut
merupakan suadaya murni dari masyarakat, sehingga kami dari masyarakat Desa
Waturu Kecamatan Nirunmas Kabupaten MTB menantang keras atas SK yang
dikeluarkan oleh pa Bito” tegas Kades Waturu A Luturmas. Ditempat yang sama
Ketua Komisi A DPRD Provinsi Maluku melkias Frans mengatakan bahwa, kebijakan
yang dilakukan oleh Bupati MTB sangat bertantangan dengan aturan dan Undang-undang
yang berllaku di Negara ini.
dan Kesehatan merupakan program prioritas Pemerintah Pusat maupun Pemerintah
Provinsi dan Kabupaten Kota kini mulai disalahtafsirkan dan dijalankan oleh beberapa
kepala Daerah yang ada di Provinsi Maluku, misalnya Bupati Kabupaten Maluku
Tenggara Barat. Kebijakan dan aturan yang dilakukan oleh Bupati Maluku Tenggara
Barat (MTB) Bitsail Selfester Temar mulai memunculkan titik konflik di daerah yang
bertajuk Duan Lolat ini. Kepada media ini Kepala Desa Waturu A. Luturmas
bersama staf Desanya setelah mengikuti hearing dengan Ketua Komisi A DPRD
Provinsi Maluku Melkias Frans Rabu 21/9, mengatakan bahwa, kebijakan yang
dilakukan Bupati Bitsail temar untuk memindahkan Sekolah menenga Atas (SMA) Negeri
1 dan Puskes nginap yang berada semulai di Desa Waturu ke Desa Tutukembong. “Saya
bingung dengan apa yang dilakukan oleh Pak Bito, mengingat Sekolah dan Puskesmas sudah sangat lama ada di Waturu dan dua bangunan tersebut
merupakan suadaya murni dari masyarakat, sehingga kami dari masyarakat Desa
Waturu Kecamatan Nirunmas Kabupaten MTB menantang keras atas SK yang
dikeluarkan oleh pa Bito” tegas Kades Waturu A Luturmas. Ditempat yang sama
Ketua Komisi A DPRD Provinsi Maluku melkias Frans mengatakan bahwa, kebijakan
yang dilakukan oleh Bupati MTB sangat bertantangan dengan aturan dan Undang-undang
yang berllaku di Negara ini.
“Kerja
ngaur itu, sehingga saya berharap kepada Gubernur Maluku agar dapat menegur
Bupati MTB, mengingat kebijakan yang dilakukan itu akan menimbulkan konflik
antar Desa di Kecamatan Nirunmas antara Desa Waturu dan Tutukembong, dan juga
kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku agar
sesegera mungkin menyurati Mentri Kesehatan dan Pendidikan untuk meminta
petunjuk terkait kebijakan Bupati MTB” kata Frans Harapannya, semoga
tindakan konyol Temar dapat di responi secepatnya oleh pihak-pihak yang
berkomponen, dan tidak menimbulkan konflik antar Desa nanti.(CN-02)
ngaur itu, sehingga saya berharap kepada Gubernur Maluku agar dapat menegur
Bupati MTB, mengingat kebijakan yang dilakukan itu akan menimbulkan konflik
antar Desa di Kecamatan Nirunmas antara Desa Waturu dan Tutukembong, dan juga
kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku agar
sesegera mungkin menyurati Mentri Kesehatan dan Pendidikan untuk meminta
petunjuk terkait kebijakan Bupati MTB” kata Frans Harapannya, semoga
tindakan konyol Temar dapat di responi secepatnya oleh pihak-pihak yang
berkomponen, dan tidak menimbulkan konflik antar Desa nanti.(CN-02)