Ambon,
Cahayanusantara12.Com
Cahayanusantara12.Com
Walau
pun Bantuan yang diterima oleh Pemerintah Maluku dari Pemerintah Pusat
terbilang Kecil tetapi konsitensi Maluku terhadap Negara RI tidak pernah berubah.
Demikian penegasan Wakil Gubernur Maluku Z. Sahaburua dalam sambutannya pada
pembukaan Bimtek Pendampingan Peningkatan kelas Kelompok pelaku Utama perikanan
dan Workshop pemuktahiran Validasi dan evaluasi data Simulasi dan Penyuluhan
(Simluh) Daya KP tahun 2016. Selasa (16/2) di Swisbell Hotel. Menurutnya Produksi
nasional yang disumbangkan dari Pemerintah Maluku kepada Pemerintah Pusat
sangatlah besar, berkisar 8 sampai 10 juta ton pertahun,dari 8 sampai 10 juta
ton per tahun Maluku telah menghasilkan 1,7 Ton per tahun, yang berarti
26, 52 persen dari potensi Lestari yang dimiliki, tetapi yang dikembalikan
kepada Maluku adalah yang disebut Uji mutu atau kwualitet control. Pada tahun
kemarin Dinas Perikanan dan Kelautan Maluku hanya mendapatkan 14 milyard
hal ini dikarenakan kapal-kapal besar yang dahulunya dioperasikan di luar 12
Mil setelah ditangkap langsung diekspor, tidak lagi dilakukan uji mutu di
darat. Ia menambahkan kalau kemarin bantuan yang didapatkan dari APBN hanya 300
milyar, diakuinya kalau dirinya sangat kaget, padahal ikan yang diberikan ke
Pemerintah pusat bukan milyar tetapi trilyun , tetapi yang diberikan dari
Pemerintah pusat kecil sekali. Hal ini dikarenakan bantuan Pemerintah pusat
kepada Maluku didasarkan pada luas wilayah daratan dan juga penduduk, yang mana
daratan Maluku hanya 7, 4 persen, sementara Lautan 92,6 Persen dan jumlah
penduduk 1, 8 juta, dengan demikian bantuan yang diberikan kepada Maluku kecil. Dirinya mengakui kalau Maluku adalah daerah kepulauan yang kaya, namun Maluku
adalah Provinsi nomor 4 termiskin di Indonesia, dimana sumber daya alam
sangat kaya tetapi masyarakat tetap miskin hal ini dikarenakan aturan
yang kadang membuat masyarakat menjadi miskin. Untuk itu drinya mengharapkan
kepada para pejabat dari Kementrian Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan pertimbangan,
menurutnya karena staf yang baik adalah staf yang berani memberikan
telaan kepada pimpinan untuk mengambil keputusan.(CN-01)
pun Bantuan yang diterima oleh Pemerintah Maluku dari Pemerintah Pusat
terbilang Kecil tetapi konsitensi Maluku terhadap Negara RI tidak pernah berubah.
Demikian penegasan Wakil Gubernur Maluku Z. Sahaburua dalam sambutannya pada
pembukaan Bimtek Pendampingan Peningkatan kelas Kelompok pelaku Utama perikanan
dan Workshop pemuktahiran Validasi dan evaluasi data Simulasi dan Penyuluhan
(Simluh) Daya KP tahun 2016. Selasa (16/2) di Swisbell Hotel. Menurutnya Produksi
nasional yang disumbangkan dari Pemerintah Maluku kepada Pemerintah Pusat
sangatlah besar, berkisar 8 sampai 10 juta ton pertahun,dari 8 sampai 10 juta
ton per tahun Maluku telah menghasilkan 1,7 Ton per tahun, yang berarti
26, 52 persen dari potensi Lestari yang dimiliki, tetapi yang dikembalikan
kepada Maluku adalah yang disebut Uji mutu atau kwualitet control. Pada tahun
kemarin Dinas Perikanan dan Kelautan Maluku hanya mendapatkan 14 milyard
hal ini dikarenakan kapal-kapal besar yang dahulunya dioperasikan di luar 12
Mil setelah ditangkap langsung diekspor, tidak lagi dilakukan uji mutu di
darat. Ia menambahkan kalau kemarin bantuan yang didapatkan dari APBN hanya 300
milyar, diakuinya kalau dirinya sangat kaget, padahal ikan yang diberikan ke
Pemerintah pusat bukan milyar tetapi trilyun , tetapi yang diberikan dari
Pemerintah pusat kecil sekali. Hal ini dikarenakan bantuan Pemerintah pusat
kepada Maluku didasarkan pada luas wilayah daratan dan juga penduduk, yang mana
daratan Maluku hanya 7, 4 persen, sementara Lautan 92,6 Persen dan jumlah
penduduk 1, 8 juta, dengan demikian bantuan yang diberikan kepada Maluku kecil. Dirinya mengakui kalau Maluku adalah daerah kepulauan yang kaya, namun Maluku
adalah Provinsi nomor 4 termiskin di Indonesia, dimana sumber daya alam
sangat kaya tetapi masyarakat tetap miskin hal ini dikarenakan aturan
yang kadang membuat masyarakat menjadi miskin. Untuk itu drinya mengharapkan
kepada para pejabat dari Kementrian Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan pertimbangan,
menurutnya karena staf yang baik adalah staf yang berani memberikan
telaan kepada pimpinan untuk mengambil keputusan.(CN-01)