AMBON, cahaya-nusantara.com
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) terus mematangkan kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi potensi bencana tahun 2026. Hal ini ditegaskan melalui rapat koordinasi nasional dan kegiatan retreat yang digelar di Lembang, Bandung, Jawa Barat, sebagai bagian dari evaluasi kinerja SAR tahun 2025 dan perencanaan program kerja 2026.
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Kelas A Ambon, Muhamad Arafah, S.H., M.Si, mengatakan kegiatan yang berlangsung selama empat hari tersebut diikuti oleh seluruh kepala kantor SAR se-Indonesia bersama jajaran pimpinan pusat Basarnas.
“Kegiatan di Lembang menekankan disiplin tinggi, penguatan wawasan kepemimpinan, serta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan operasi SAR sepanjang tahun 2025,” ujar Arafah kepada media ini di ruang kerjanya, Kamis (15/1/2026).
Menurut Arafah, evaluasi nasional tersebut membahas berbagai dinamika dan tantangan yang dihadapi tim SAR di lapangan, termasuk kendala operasional, efektivitas koordinasi, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Seluruh pengalaman operasi SAR tahun 2025 menjadi bahan evaluasi untuk menyusun program kerja 2026 agar lebih responsif, cepat, dan tepat sasaran dalam memberikan pelayanan kemanusiaan,” jelasnya.
Dalam forum tersebut, Basarnas juga memberi perhatian khusus pada meningkatnya potensi bencana alam di sejumlah wilayah Indonesia, terutama akibat cuaca ekstrem yang ditandai dengan curah hujan tinggi, gelombang laut besar, serta risiko kecelakaan transportasi laut.
Arafah menegaskan, pimpinan Basarnas menginstruksikan seluruh kantor SAR di daerah untuk memastikan kesiapan peralatan dan sumber daya manusia agar selalu berada dalam kondisi siaga penuh.
“Kami diminta memastikan seluruh peralatan dalam kondisi siap pakai dan personel selalu siaga, sehingga ketika terjadi bencana atau kecelakaan, penanganan dapat dilakukan secara cepat, terukur, dan terkoordinasi,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa pelaksanaan operasi SAR ke depan akan terus mengedepankan kolaborasi lintas sektor, melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya demi kelancaran tugas kemanusiaan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (CN02).