AMBON, cahaya-nusantara.com
Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk melakukan pengawasan ketat terhadap dapur penyedia makanan bagi masyarakat penerima manfaat.
Hal ini disampaikan Plt Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Gunalan AP, usai kegiatan sosialisasi dalam rangka mendukung program MBG bersama komunitas di Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Kamis (7/5/2026).
Didampingi Kepala Biro SDMO BGN, Rahman, Gunalan menjelaskan, sosialisasi dilakukan untuk meluruskan berbagai informasi keliru terkait program MBG yang selama ini beredar di media sosial tanpa sumber resmi.
“Tujuan kami datang hari ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan pemerintah daerah agar informasi yang beredar terkait MBG tidak simpang siur. Kami ingin semua pihak menjadi agen informasi yang benar,” ujarnya.
Menurutnya, BGN telah memiliki mekanisme pengawasan yang jelas melalui deputi khusus yang bertugas melakukan evaluasi hingga investigasi apabila ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan program MBG.
Ia menegaskan, setiap dapur MBG wajib memenuhi standar sanitasi dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Jika ditemukan dapur yang tidak memenuhi ketentuan, maka BGN tidak segan memberikan sanksi tegas.
“Kalau ada dapur yang sanitasinya buruk dan belum memiliki IPAL, akan diberikan peringatan. Jika tetap tidak melakukan perbaikan, dapurnya bisa disuspensi bahkan ditutup,” tegasnya.
Gunalan mengatakan, pengawasan dilakukan demi memastikan masyarakat, khususnya anak-anak penerima manfaat, mendapatkan makanan sehat dan aman dikonsumsi.
Selain fokus pada pengawasan, BGN juga mendorong keterlibatan pemerintah daerah, koperasi, UMKM, Bumdes, hingga para supplier lokal dalam rantai pasok program MBG.
Menurutnya, keberadaan 106 dapur MBG yang telah beroperasi di Maluku memiliki dampak ekonomi yang sangat besar bagi masyarakat.
“Perputaran uang dari program ini di Maluku mencapai sekitar Rp1,3 triliun per tahun. Sebanyak 70 persen digunakan untuk rantai pasok bahan pangan. Ini peluang besar bagi koperasi, UMKM, petani, nelayan hingga peternak lokal,” jelasnya.
Ia pun mengajak masyarakat kembali mengembangkan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan untuk memenuhi kebutuhan dapur-dapur SPPG di daerah.
Terkait keterlibatan TNI dan Polri dalam pembangunan dapur MBG, Gunalan menjelaskan hal itu terjadi pada tahap awal pelaksanaan program karena masih minim masyarakat yang bersedia membangun dapur.
“Pada awal program berjalan belum banyak masyarakat yang mau membangun dapur. Saat itu rekan-rekan TNI/Polri menyambut baik program prioritas Presiden Prabowo tersebut,” katanya.
Gunalan juga menyoroti dampak positif program MBG terhadap penanganan stunting. Ia menyebut, sebelum program MBG berjalan, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita hanya dilakukan sekali dalam sebulan.
Kini, melalui program MBG, kelompok 3B yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita mendapatkan makanan tambahan selama enam hari dalam seminggu.
“Dengan pemberian makanan enam hari dalam seminggu, kami optimistis angka stunting akan turun signifikan dibanding sebelumnya yang hanya satu kali dalam sebulan,” ungkapnya.
Ia mengimbau masyarakat segera melaporkan data ibu hamil, ibu menyusui, dan balita melalui lurah maupun dinas terkait agar dapat masuk sebagai penerima manfaat program.
Lebih lanjut, Gunalan memastikan BGN memiliki prosedur tetap dalam menangani kejadian luar biasa apabila ditemukan persoalan dalam pelaksanaan MBG.
“Kalau terjadi masalah, semua akan diinvestigasi terlebih dahulu. Sampel makanan diperiksa di laboratorium untuk mengetahui penyebabnya. Jika terbukti melanggar aturan, maka pelaksana akan diberikan sanksi tegas,” katanya.
Ke depan, BGN berencana memperluas sosialisasi program MBG dengan melibatkan perguruan tinggi, termasuk Universitas Pattimura (Unpatti), guna mendukung pengawasan dan pemeriksaan laboratorium apabila terjadi persoalan di lapangan.
“Program ini tidak berhenti di sini. Kami akan terus mengembangkan sosialisasi hingga ke 11 kabupaten/kota di Maluku dengan melibatkan berbagai komunitas dan kampus,” tandasnya.(CNmy)