AMBON, cahaya-nusantara.com
Pemerintah Kota Ambon terus mempercepat transformasi digital di sektor pelayanan publik, khususnya dalam sistem penyaluran bantuan sosial (bansos). Komitmen tersebut ditunjukkan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Digitalisasi Bantuan Sosial yang dibuka langsung oleh Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, di Ruang Rapat Vlisingen Balai Kota Ambon, Selasa (12/5/2026).
Dalam sambutannya, Wattimena mengungkapkan rasa syukur sekaligus bangga karena Ambon dipercaya pemerintah pusat sebagai salah satu daerah percontohan nasional dalam program digitalisasi bansos.
Menurutnya, kepercayaan tersebut menjadi bukti bahwa Ambon dinilai memiliki kesiapan untuk mendukung modernisasi tata kelola pelayanan publik berbasis teknologi.
Ia menjelaskan, digitalisasi bansos menjadi langkah strategis untuk menjawab berbagai persoalan klasik dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat. Selama ini, kata dia, keluhan mengenai bansos yang tidak tepat sasaran masih sering ditemukan di lapangan.
“Masih ada masyarakat yang layak menerima bantuan tetapi belum terakomodasi, sementara ada juga warga yang kondisi ekonominya sudah cukup baik justru tetap menerima bantuan. Karena itu, sistem digital diharapkan mampu memperbaiki validitas data penerima,” ujarnya.
Pemerintah Kota Ambon, lanjut Wattimena, ingin memastikan proses pendataan dan distribusi bantuan dilakukan lebih transparan, cepat, dan akurat melalui pemanfaatan teknologi informasi.
Dengan sistem digital, potensi kesalahan data maupun intervensi subjektif dalam penentuan penerima bantuan dapat diminimalisir.
Dalam kesempatan tersebut, Wattimena juga memberikan apresiasi kepada para agen digitalisasi yang didominasi ASN dan CPNS baru. Ia menilai generasi muda birokrasi memiliki kemampuan dan semangat yang besar dalam mendukung percepatan transformasi digital di lingkungan pemerintahan.
“Saya percaya para agen digitalisasi ini bisa menjadi motor penggerak perubahan, terutama dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih modern dan tepat sasaran,” katanya.
Selain membahas digitalisasi bansos, Wali Kota turut memaparkan kondisi administrasi kependudukan di Kota Ambon semester II tahun 2025. Jumlah penduduk Ambon tercatat mencapai 363.212 jiwa, dengan 265.472 jiwa wajib KTP. Dari total tersebut, tingkat perekaman KTP elektronik telah mencapai 95,32 persen.
Meski demikian, penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dinilai masih rendah. Hingga saat ini, masyarakat yang telah mengaktifkan IKD baru mencapai 15,39 persen atau sekitar 40.867 jiwa.
Menurut Wattimena, kondisi itu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Berbagai inovasi telah dilakukan, termasuk program jemput bola ke sekolah dan kampus untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan layanan digital kependudukan.
Ia berharap seluruh peserta Bimtek dapat mengikuti kegiatan dengan serius agar implementasi digitalisasi bansos nantinya berjalan optimal di tengah masyarakat.
“Ambon mungkin bukan kota besar, tetapi kita harus mampu menunjukkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan akurat,” tegasnya.
Kegiatan Bimtek ini turut dihadiri jajaran Bank Indonesia Provinsi Maluku, narasumber dari Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kota Ambon, serta peserta pelatihan digitalisasi bantuan sosial.(CNmy)