AMBON,cahaya-nusantara.com
Dalam upaya nyata membangun ketangguhan daerah terhadap ancaman geologi, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon kembali menginisiasi program edukasi praktis melalui “Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami Kota Ambon Tahun 2026”. Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu (24/10/26) di Balai Kota Ambon ini menjadi momentum penting bagi peningkatan kapasitas masyarakat pesisir dalam menghadapi situasi darurat.
Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, dalam arahannya menegaskan bahwa posisi geografis Ambon menuntut kewaspadaan tinggi. Mengingat sejarah kelam gempa dan tsunami tahun 1950 serta guncangan signifikan pada 2019, kesiapsiagaan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak.
“Bencana tidak mungkin kita hindari. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kesiapsiagaan kita sehingga ketika bencana itu datang, kita mampu menghadapinya dan mengurangi risiko yang ditimbulkan,” ujar Wattimena. Ia menambahkan, target utama dari seluruh upaya mitigasi ini adalah nol korban jiwa, sebuah tujuan yang dapat dicapai jika masyarakat memiliki pengetahuan dan refleks penyelamatan diri yang tepat.
Program tahun ini secara khusus menyasar tiga wilayah yang dinilai memiliki kerentanan tinggi, yaitu Kelurahan Tihu, Negeri Rumah Tiga, dan Desa Poka. Melalui kolaborasi strategis dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), peserta akan dibekali pemahaman mendalam mengenai karakteristik gempa, potensi tsunami, serta teknik evakuasi mandiri.
Kegiatan ini juga mendapat dukungan penuh dari legislatif dan lembaga teknis nasional. Anggota Komisi V DPR RI, Widya Pratiwi Murad, serta Direktur Sismologi Teknik BMKG, Dr. Teguh Rahayu, hadir secara daring untuk memberikan perspektif kebijakan dan teknis kebencanaan. Sementara itu, Kepala BBMKG Wilayah IV Makassar, Dr. Nasrol Adil, hadir langsung untuk memastikan sinergi antara data ilmiah dan aksi lapangan berjalan efektif.
Wali Kota Wattimena juga menyoroti pentingnya pemanfaatan infrastruktur mitigasi yang telah dibangun, seperti rambu evakuasi dan jalur selamat. Ia mengingatkan bahwa fasilitas tersebut hanya akan bermanfaat jika masyarakat memahami lokasi dan fungsinya dengan baik. “Kesiapsiagaan harus menjadi kebiasaan bersama, bukan sekadar keberadaan infrastruktur,” tegasnya.
Dengan diselenggarakannya Sekolah Lapang ini, Pemkot Ambon berharap dapat memperkuat budaya sadar bencana yang telah mulai tumbuh pasca-gempa 2019. Sinergi antara pemerintah, ahli kebencanaan, dan masyarakat diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tangguh menghadapi segala kemungkinan ancaman di masa depan.(CN02)