AMBON, cahaya-nusantara.com
Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Dr. Ilham Tauda, SP.M.Si.mengatakan, Gubernur Maluku, Murad Ismail telah mencanangkan IP 400 pada lahan di Maluku dengan total luasan 2250 Ha, dengan rincian 250 Ha di Kabupaten Maluku Tengah Seram Utara dan 2000 Ha di Kabupaten Buru.
Kenyataannya saat ini setelah dievaluasi, luas lahan 250 Ha IP 400, untuk 4 kali tanam dalam setahun di Seram Utara tidak dilaksanakan,”
Demikian penjelasan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, kepada wsrtawsn .di Ambon, Jumat (3/3/2023).
Selanjurnya menurut Kadis, pengembangan pangan strategis seluruh resources sumber daya pembiayaan berasal dari pemerintah pusat CQ. Kementerian Pertanian dan tidak lagi dibiayai oleh APBD.
Kini Pemerintah melalui Kementarian Pertanian Ditjen Tanaman Pangan tidak merealisasi untuk IP 400 seluas 250 Ha di Maluku Tengah dan lebih fokus di Kabupaten Buru dengan alasan, Buru merupakan daerah food estate yang telah ditetapkan sebagai projek strategis nasional dengan total luasan 5000 Ha.
Dari 5000 Ha itu, yang baru dikembangkan masuk dalam paket projek bantuan IP 400 baru 2000 Ha dengan paket yang lengkap seperti bantuan bibit, pupuk, untuk dilakukan petanaman selama 1 tahun.
Hal ini berpengaruh juga terhadap produksi padi di Maluku. Asumsinya adalah kalau lahan 250 Ha di Maluku Tengah bisa 4 kali tanam berarti sudah ada 1000 Ha dengan rata-rata 4 ton/ha.
Soal terjadi pengurangan luas tanam kata Iham Tauda salah satunya adalah kendala teknis di lapangan yang sudah dikoordinasikan dengan instansi terkait seperti Balai Wilayah Sungai dan PUPR setempat.
Sesuai laporan dari kepala dinas pertanian kabupaten sentra padi dan penyuluh di lapangan bahwa pada saat yang bersamaan musim tanam juga dilakukan perbaikan saluran irigasi, maka otomatis petani tidak bisa melakukan kegiatan penanaman.
Untuk hal itu maka Distan Maluku menghimbau kepada Kementerian PUPR untuk berkoordinasi soal kalender tanam dengan pekerjaan fisik (irigasi) karena hal ini tentu berpengaruh terhadap luas tanam, yang sudah tentu sangat berpengaruh terhadap produksi padi.
Dikatakan, faktor-faktor penurunan produksi padi pada tahun 2022 adalah penurunan luas tanam, masih tingginnya serangan organisme penggangu tanaman (OPT) seperti tikus, termasuk OPT umum lainnya.
Untuk mengawal petanaman di lapangan maka Distan Maluku menempatkan petugas POPT dilapangan namun harus diakui bahwa, petani lebih banyak menggunakan cara kimiawi untuk mengendalikan OPT.
Namun, oleh Pempus lebih banyak mengurangi cara pengendalian OPT kimiawi menjadi nabati atau biologi, walaupun dampaknya agak lama sementara petani mempunyai keinginan untuk cepat dengan menggunakan bahan kimia.
Jika petani lebih suka menggunakan bahan kimia untuk pengendalian OPT maka pasti terjadi imunitas terhadap serangan OPT.
Untuk itu, Distan Maluku sedang gencar mensosialisasikan penggunaan pupuk-pupuk orgnik, salah satunya dengan menggunakan Biosaka yaitu seluruhnya kembali ke alam.
Biosaka itu bukan pupuk bukan juga pestisida tetapi Elisitor yang diambil dari 5 jenis rerumputan yang sehat, kemudian diremas-remas dicampur dengan air maka jadilah Biosaka cairan yang bisa diaplikasi.
Manfaatnya adalah Distan Maluku sudah melakukan demplot padi salah satunya di Kabupaten Buru dengan menggunakan Biosaka, sehingga bisa mengurangi penggunaan pupuk kimia sebanyak 50 persen dan lebih tahan terhadap serangan OPT.
Soal produktifitas, selain serangan OPT saat ini ada pengurangan subsidi pupuk dari 7 jenis menjadi 2 jenis jadi ada Urea dan NPK.
Jika dianalisa soal kondisi tanah di Maluku khususnya di petanaman sawah, rata-rata sudah harus membutuhkan jumlah pupuk untuk perbaikan petanaman yang cukup banyak.
Namun oleh pemerintah berkeinginan agar dalam jangka panjang petani jangan tergantung lagi ke penggunaan pupuk, sehingga subsidi pupuk dikurangi dari 7 jenis menjadi 2 jenis saja.
Oleh karena itu petani diajarkan agar mampu beradaptasi menggunakan pupuk dengan input produksi yang sangat terbatas.
Kendala lain yang mempengaruhi produktifitas dan produksi padi adalah terjadinya banjir sehingga merusak petanaman petani di lapangan.
Soal indikasi adanya bibit illegal di petani Dr. Ilham Tauda membantahnya, karena Distan Maluku mempunyai Pengawas Benih Tanaman (PBT) di lapangan, dan juga ada Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB).
Jika ada bibit illegal yang masuk maka yang pertama berhadapan adalah Karantina yang akan mengecek asal, tujuan dan sertifikasi benih, sehingga tidak mungkin bibit padi illegal masuk di Maluku.
“Jadi saya pastikan tidak ada bibit illegal yang masuk karena semuanya diskrining, kecuali bibit itu masuk melalui pintu-pintu penyelundupan, tapi kalau mengikuti jalur resmi seperti PELNI, maka dipastikan itu tidak mungkin terjadi,” tegasnya.
Selama ini jenis bibit yang ditanam khususnya inbrida adalah varitas-varitas yang sudah direkomendasikan oleh pemerintah pusat yaitu ciherang, inpari, 32, sehingga kita tidak mencoba-coba dengan varietas yang lain, apalagi yang masuk dalam bantuan pemerinta (projek).
Ditambahkan, saat ini konsumsi beras untuk masyarakat Maluku adalah 75,56 kg/kapita/tahun (Hasil Susenas BPS), Jika diasumsikan semua orang Maluku makan beras maka 75,56 kali jumlah penduduk Maluku 1,8 juta orang maka kita akan ketemu diangka kurang lebih 130 ribu ton/tahun.
Sementara kemampuan produksi padi di Maluku sekitar 115 ribu GKG jika dikonversi maka kemampuan produksi kita akan ketemu diangka 45 sampai 50 persen.
Sehingga sekitar 60 persen atau 70 ribu ton beras masih didatangkan dari luar daerah.
Untuk itu, Distan Maluku menghimbau kepada para petani untuk meningkatkan baik produksi maupun produktifitas, karena untuk ekstensifikasi tidak lagi direkomendasikan oleh pemerintah pusat.
Luas lahan baku di Maluku 18.283 Ha dari luasan ini yang baru dimanfaatkan sekitar 15 ribu Ha karena ada kendala teknis seperti irigasi. 15 ribu Ha ini tersebar di Kabupaten Buru, Maluku Tengah, Seram Bagian Barat dan Seram Bagian Timur.
Mudah-mudahan di tahun 2024 PSM untuk Bendungan Waiapo bisa rampung maka akan mampu mengairi 10 ribu Ha, sementara sekarang ini baru mampu mengairi sekitar 6-7 ribu Ha di Kabupaten Buru.(ET)