AMBON, cahaya-nusantara.com
Usai menyerahkan hasil penilaian dan penghargaan Ombudsman RI Perwakilan Maluku kepada Pemkab MBD yang diterima langsung oleh Bupati MBD Benyamin Th. Noach, S.T, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Maluku, Hasan Slamat mengatakan pihaknya
berharap ke depan ini bukan hanya beberapa OPD yang sudah di nilai, tapi juga ada perbaikan-perbaikan untuk penilaian ke depan seperti RSUD dan ada 3 OPD yang lain yang belum masuk zona hijau supaya diusahakan menjadi zona hijau.
Demikian penegasan Hasan Slamat kepada wartawan di Ambon, Selasa, 20/2/2024.
Dikatakan, Ombudsman perwakilan Maluku sangat apresiasi sekali karena apa yang dilakukan oleh bupati MBD bisa menjadi contoh baik, bisa menjadi Rol Model bagi kabupaten kota lain bahwa dari zona merah kemudian langsung melejit hampir zona hijau yaitu nilainya 76,5 tinggal 2 digit sudah 78.
“Jadi ambang batas yang paling bawah untuk zona hijau itu adalah 78 dan itu sungguh sangat luar biasa dan hari ini juga kita memberikan penghargaan khusus kepada tiga OPD yaitu dinas sosial yang memperoleh nilai yang tertinggi ,kemudian Dinas penanaman modal satu pintu, dan dinas kesehatan mudah-mudahan yang belum baik itu akan menyusul” ujarnya sembari menambahkan yang menjadi catatan Ombudsman yang paling istimewa itu adalah ketika kesulitan pihaknya untuk memperbaiki website itu akan tetapi di MBD begitu cepat menyelesaikan websitenya sehingga selaku lembaga penilai pihaknya memberikan apresiasi yang tinggi.
Selanjutnya penilaian yang berkaitan dengan 4 dimensi yaitu Dimensi input, dimensi Proses, dan Dimensi Output maupun pengaduan itu diperbaiki secara baik dan yang paling istimewa juga SP4 lapor yang ada di MBD itu sudah berfungsi, itu yang menjadi catatan yang sungguh sangat luar biasa.”sambungnya.
Slamat juga mengatakan SP4 lapor itu terintegrasi dengan 4 kementerian dan lembaga yakni KSP, kantor Presiden Kemendagri, Menpan RB dan Ombudsman dan ini akan menjadi dikdata atau data nasional yang besar menyangkut tentang laporan dan MBD telah berfungsi dengan baik itu merupakan suatu catatan yang spesial sekali bagi ombudsman RI hari ini”sebutnya.
Sementara untuk dimensi input, dirinya menyebutkan misalnya bagaimana kemampuan dari para pegawai SDM mereka itu untuk bisa memahami tentang job description mereka, kinerja mereka dan kaitan juga dengan masalah pemahaman terhadap Ombudsman. Kemudian dimensi Output yaitu bagaimana dimaksimalkan menyangkut tentang desain websitenya, jika sudah bagus maka tentang bagaimana memfungsikan website yang artinya semua kegiatan yang dilakukan di OPD itu mesti di publish dan saat ini Pemprov sudah melakukan kegiatan begitu bagus tapi tidak di publish seharusnya di publish supaya dimensi outputnya bagus.
Slamat juga mengatakan, yang paling membanggakan itu adalah bagaimana penilaian masyarakat MBD terhadap pemerintahan di sana.
“Penilaian kita yang responden yang kita tanya itu mereka sangat puas sekali terhadap pemerintahan di sana itu menjadi catatan yang sungguh sangat luar biasa bahwa mereka sungguh sangat apresiasi terhadap pemerintahan Maluku Barat daya hari ini di bawah kepemimpinan Bupati”, jelas Slamat.
Selanjutnya menurut Slamat, Bahwa dari penilaian yang ada, untuk Puskesmas Tiakur jumlah nilainya adalah 66,6 kemudian Dinas pendidikan 71,40, Puskesmas Werwaru 71,77 dinas kependudukan dan pencatatan sipil 77,57, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu 78,81, Dinas Kesehatan 79,30, Dinas Sosial 83,37.
Dengan demikian catatan Ombudsman menunjukkan yang sudah hijau itu adalah Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Dinas penanaman Modal Satu Pintu. Dimana Nilai akhirnya adalah 75,42 kategori c dan opini itu adalah kualitas Sedang.
“Dan tadi dari rapat-rapat itu beliau sudah berkomitmen untuk ke depan setelah kembali mengumpulkan para staf dan seluruh OPD untuk bergerak supaya ke depan bukan hanya terima penghargaan sebagai zona hijau di sini tetapi beliau berharap supaya langsung terima di pusat jadi antusiasnya untuk luar biasa zona hijau tapi zona hijau tua yang tertinggi” jelas slamat
(CN-02)