AMBON, cahaya-nusantara.com
Dalam rangka mempersiapkan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) yang akan digelar pada 27 November mendatang, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Ambon mengadakan rapat koordinasi (Rakor) untuk membahas sejumlah isu strategis. Salah satu topik utama dalam pertemuan tersebut adalah penyelesaian data pemilih pemula yang telah tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tetapi belum memiliki KTP elektronik.
Pj Wali Kota Ambon, Dominggus N. Kaya, S.Sos., M.Si., mengungkapkan bahwa persoalan ini menjadi perhatian serius karena dapat berdampak langsung pada hak pilih pemilih pemula.
“Kami terus berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk Disdukcapil, untuk memastikan pemilih pemula segera mengurus administrasi KTP elektronik. Ini adalah syarat penting agar mereka dapat menggunakan hak pilihnya,” jelas Dominggus seusai Rakor yang berlangsung di Grand Avira Hotel, Jumat (22/11/2024).
Ketua KPU Kota Ambon, Kaharuddin Mahmud, menambahkan bahwa terdapat 7.478 pemilih pemula dalam DPT yang belum memiliki KTP elektronik.
Menurutnya, data tersebut telah disortir dan kini sedang diupayakan penyelesaiannya agar seluruh pemilih pemula dapat terakomodir.
“Jika hingga hari pemilihan pembuatan KTP elektronik belum selesai, kita akan menyesuaikan dengan aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri, yakni menggunakan data pemilih dari pemilu capres dan cawapres sebelumnya,” kata Kaharuddin.
Ia menegaskan, segala proses akan diselaraskan dengan regulasi terbaru, apabila dikeluarkan sebelum pelaksanaan Pemilukada.
Selain pembahasan soal data pemilih, Rakor juga membahas kesiapan rangkaian kegiatan menjelang Pemilukada, termasuk apel siaga. Sebanyak 1.028 personel gabungan TNI/Polri telah disiapkan untuk memastikan kelancaran dan keamanan selama proses pemilihan. Personel dari instansi lain, seperti Pemadam Kebakaran (Damkar), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan PLN, juga turut dilibatkan dalam persiapan ini.
Forkopimda Kota Ambon berkomitmen untuk memastikan seluruh tahapan Pemilukada berjalan lancar, tertib, dan sesuai aturan yang berlaku. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan dapat menciptakan pesta demokrasi yang inklusif dan transparan, sekaligus mengakomodasi hak pilih seluruh warga, khususnya pemilih pemula.
Dengan Rakor ini, diharapkan permasalahan administrasi kependudukan dapat segera diatasi, sehingga tak ada pemilih yang kehilangan haknya dalam momentum penting bagi masa depan Kota Ambon (CN02)