AMBON, Clcahaya-nusantara.com
Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, menegaskan bahwa meski inflasi di Kota Ambon menunjukkan tren penurunan, kondisi ekonomi daerah masih perlu mendapat dorongan serius dari seluruh jajaran pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Bodewin saat konferensi pers di Ruang Vlissingen, Balai Kota Ambon, Senin (6/10/2025), yang turut dihadiri Sekretaris Kota Robby Sapulette dan Plt Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Ambon, Titi Oratmangun, SE.
Dalam pemaparannya, Wali Kota menyebut bahwa inflasi Ambon pada September 2025 tercatat sebesar 2,97 persen (year on year), turun dari 3,38 persen pada bulan Agustus. Penurunan ini, kata dia, disebabkan oleh mulai stabilnya harga ikan di pasaran setelah kondisi cuaca laut membaik.
“Inflasi memang mulai terkendali, tapi angka ini masih sedikit di atas target nasional sebesar 2,5 persen. Salah satu faktor penyebabnya adalah biaya transportasi udara yang belum mengalami penurunan signifikan,” ujar Bodewin.
Meski inflasi menunjukkan perbaikan, pertumbuhan ekonomi Kota Ambon justru mengalami perlambatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Ambon pada 2024 mencapai 5,96 persen, namun menurun menjadi 4,53 persen di tahun berjalan 2025.
“Perlambatan ini terjadi karena menurunnya belanja pemerintah dan efisiensi di beberapa sektor, sehingga berdampak pada lesunya aktivitas ekonomi riil,” jelasnya.
Menurut Bodewin, belanja pemerintah merupakan salah satu motor penggerak utama aktivitas ekonomi di daerah. Karena itu, ia meminta agar seluruh OPD menjaga konsistensi realisasi anggaran untuk mendukung sektor-sektor produktif masyarakat, terutama UMKM dan industri kreatif.
“Belanja pemerintah harus berjalan baik, sebab dari situ perputaran ekonomi rakyat bisa terus tumbuh,” tegasnya.
Selain itu, Wali Kota juga menyoroti peran penting pasar tradisional dalam menjaga kestabilan harga bahan pokok. Ia menegaskan bahwa pengelolaan pasar seperti Pasar Merdeka dan Pasar Batu Merah harus dilakukan secara profesional dan bebas dari praktik pungutan liar.
“Pasar Merdeka harus dikelola dengan baik. Jangan ada pungli yang bisa memicu kenaikan harga dan merugikan masyarakat kecil,” ujarnya.
Bodewin menambahkan, seluruh perangkat daerah teknis diminta untuk aktif memantau harga dan memastikan ketersediaan pasokan bahan pokok di lapangan.
“Inflasi sangat berpengaruh pada tingkat kemiskinan. Karena itu, OPD tidak boleh tidur. Semua harus bergerak agar inflasi tetap terkendali dan ekonomi kota bisa tumbuh lebih kuat,” tandasnya.(CN-02)