AMBON, cahaya-nusantara.com
Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, resmi membuka kegiatan Monitoring dan Evaluasi Terpadu Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Tahun 2025 di Aula Vlisingen, Balai Kota Ambon, Rabu (26/11/2025).
Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Kota, para pimpinan OPD, Kepala Balai POM Ambon, para kepala sekolah SD–SMA, raja/kepala desa, tim keamanan pangan desa, dan tamu undangan.
Acara ini menjadi bagian dari pelaksanaan tiga program prioritas nasional, yakni Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman (Germas Sapa), Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD), Sapa Sekolah, serta Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK).
Dalam sambutannya, Wattimena menegaskan bahwa kondisi geografis Ambon sebagai kota pulau membuat rantai pasok pangan menjadi panjang, sehingga rawan menimbulkan persoalan keamanan dan kestabilan harga pangan.
“Ambon tidak mandiri dalam penyediaan pangan. Banyak kebutuhan pokok harus didatangkan dari luar, sehingga rantai pasok menjadi panjang dan berpotensi menimbulkan masalah keamanan pangan maupun gejolak harga,” ujarnya.
Menurutnya, keamanan pangan bukan hanya isu kesehatan, tetapi juga berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia, stabilitas sosial, hingga perekonomian kota.
“Jika pangan terancam, kepercayaan masyarakat ikut terancam. Di sinilah pemerintah harus hadir memastikan setiap pangan aman dan layak dikonsumsi,” tegasnya.
Wattimena menekankan pentingnya memulai upaya keamanan pangan dari unit terkecil yang mudah dikontrol.
Satu,Sekolah Aman Pangan
Ia menilai sekolah menjadi titik awal yang paling strategis.
Kepala sekolah dan guru diminta selektif menentukan pedagang yang boleh berjualan.
Kantin sekolah wajib menyediakan makanan aman sesuai standar kesehatan.
Penjualan rokok dilarang di lingkungan SD dan SMP.
Setiap pangan yang masuk ke sekolah harus melalui uji Balai POM.
Program makan bergizi gratis memperkuat standar keamanan pangan siswa.
“Kalau semua sekolah aman pangan, maka Ambon sudah mengambil langkah besar melindungi generasi kita,” ungkapnya.
Dua,Desa/Negeri dan Kelurahan Mandiri Keamanan Pangan
Wattimena mengarahkan agar desa memiliki kapasitas pengawasan pangan yang lebih kuat.
Petani akan didorong mengolah sampah organik menjadi kompos.
Penggunaan pupuk kimia dan pestisida akan diminimalkan.
Desa dan kelurahan wajib memastikan setiap pangan yang dijual memenuhi standar higienis dan sehat.
Koordinasi intens antara pemerintah desa/negeri dengan Balai POM harus ditingkatkan.
Selain itu, UMKM kuliner diwajibkan menggunakan etalase tertutup agar produk tidak terpapar debu, serangga, atau polusi.
“Banyak penjual masih buka dagangannya tanpa penutup. Dampaknya bukan pada pedagang, tapi konsumen. Ini harus diatur,” tegasnya.
TIGA,Penataan Pasar: Stop Formalin dan Rapikan Tata Kelola
Wattimena juga menyoroti pentingnya pasar sebagai pusat ekonomi rakyat yang sehat.
Dinas Perikanan diminta memastikan ikan yang dijual bebas formalin.
Pedagang yang kedapatan menggunakan formalin akan dicabut izinnya dari pasar.
Pemeriksaan rutin harus dilakukan dengan alat uji cepat.
Pasar harus ditata lebih rapi, higienis, dan tidak semrawut.
Ia menyoroti Pasar Mardika yang menurutnya sudah terlalu lama bermasalah dan memerlukan penataan serius. Fokus penataan juga diarahkan ke Pasar Waiheru, Rumah Tiga, dan Passo.
“Bagaimana mau higienis kalau lingkungannya saja tidak tertata? Pasar harus menjadi ruang ekonomi rakyat yang sehat,” katanya.
Wattimena menegaskan bahwa untuk mewujudkan keamanan pangan, pemerintah tidak bisa sekadar memberikan imbauan.
“Masyarakat Ambon ini kepala batu. Kalau cuma imbauan, tidak berjalan. Pemerintah harus tegas bukan kasar, tapi tegas menegakkan aturan,” ucapnya.
Penegasan ini menurutnya penting untuk mengawal keberhasilan program nasional keamanan pangan di Kota Ambon.
Harap Dukungan Balai POM dan OPD Terkait
Wali Kota menyampaikan apresiasi atas pendampingan Balai POM Ambon dan berharap sinergi terus diperkuat.
“Sudah ada tim keamanan pangan di sekolah, desa, kelurahan, dan pasar. Semoga tugas dan tanggung jawab ini dijalankan dengan baik sehingga Ambon dapat melaksanakan program pusat secara mandiri dan berkelanjutan,” tutupnya.(CN-02)