AMBON, cahaya-nusantara.com
Bertempat di Lapangan Apel Balai Kota Ambon, Senin (19/1/2026), Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena mengingatkan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera menuntaskan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) anggaran Tahun 2025 menjelang pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dijadwalkan mulai 26 Januari 2026.
Hal ini disampaikan Wali Kota saat memimpin apel pagi yang dirangkaikan dengan penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Kota Ambon.
Wattimena menegaskan, batas akhir penyelesaian SPJ seharusnya sudah rampung pada 10 Januari 2026. Namun hingga saat ini masih terdapat sejumlah OPD yang belum menyelesaikan kewajiban tersebut.
“Kerja keras kita selama ini harus tercermin dalam laporan keuangan. Jangan sampai saat BPK masuk, masih ada data yang diminta tetapi tidak bisa disediakan,” tegasnya.
Menurut Wattimena, pemeriksaan BPK tahun ini sangat menentukan opini laporan keuangan Pemerintah Kota Ambon, apakah tetap berada pada status Wajar Dengan Pengecualian (WDP), meningkat menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), atau justru mengalami penurunan.
Ia menekankan bahwa pembenahan internal terus dilakukan Pemkot Ambon, baik dalam aspek pelayanan publik maupun tata kelola keuangan daerah. Karena itu, kesiapan OPD menjadi faktor penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Wattimena juga meminta Sekretaris Kota Ambon untuk memastikan seluruh OPD benar-benar siap menghadapi proses audit. Ia tidak ingin lagi mendengar adanya keterlambatan atau ketidaksiapan saat pemeriksaan berlangsung.
“Jangan sampai Wali Kota harus terus mengingatkan hal-hal teknis yang sudah menjadi tanggung jawab OPD,” ujarnya.
Apel pagi ini berlangsung dalam suasana penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN), seiring penerapan kebijakan Work From Office (WFO), Work From Home (WFH), dan Work From Anywhere (WFA) di lingkungan Pemerintah Kota Ambon.(CNmy)