AMBON,cahaya-nusantara.com
Pemerintah Provinsi Maluku terus memacu pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Maluku Djalaludin Salampessy menegaskan, kunci utama dalam mencapai target tersebut adalah memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas instansi, termasuk instansi vertikal.
Hal itu disampaikan usai kegiatan coffee morning dalam rapat koordinasi percepatan penyerapan dana transfer ke daerah Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di lantai satu Hotel Biz, Senin (20/4/2026).
Menurutnya, dalam kondisi efisiensi keuangan saat ini, seluruh program nasional yang dikoordinasikan instansi vertikal harus diikuti secara bertahap hingga pada penguatan implementasi di daerah.
“Langkah utama yang kita lakukan adalah sinergi dan kolaborasi. Melalui forum yang santai seperti coffee morning ini, kita bisa berdiskusi terbuka, menyamakan persepsi, dan memperkuat peran masing-masing dalam mendukung pencapaian PAD,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sejumlah masukan strategis juga datang dari Bank Indonesia terkait regulasi keuangan negara. Diharapkan ada titik temu antara pelaku ekonomi, sektor perbankan, serta organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memperkuat implementasi kebijakan ke depan.
“Ke depan, kita akan mengembangkan diskusi tematik untuk memperdalam peran teknis masing-masing pihak, sehingga program yang direncanakan dapat berjalan optimal,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya perencanaan dan evaluasi program yang matang agar seluruh kebijakan dapat terimplementasi secara efektif. Dengan demikian, perputaran uang di daerah dapat meningkat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Pertumbuhan ekonomi Maluku saat ini berada di angka 5,1 persen, sedikit di atas nasional yang 5 persen. Ini harus kita jaga dan dorong agar memberikan efek berganda terhadap perekonomian daerah,” jelasnya.
Dalam forum tersebut, berbagai langkah strategis juga disampaikan oleh sejumlah instansi seperti Bea Cukai, Kanwil Pajak, hingga Kanwil Anggaran, yang semuanya berfokus pada optimalisasi peningkatan pendapatan daerah.
Salah satu isu penting yang menjadi perhatian adalah mekanisme ekspor dari Maluku yang selama ini masih tercatat melalui daerah lain, seperti Jawa Timur. Kondisi ini dinilai berdampak pada tidak optimalnya pencatatan kontribusi daerah terhadap PAD.
“Ke depan, kita akan dorong agar produk dari Maluku bisa diekspor langsung atas nama daerah sendiri. Kita akan duduk bersama dengan Dinas Perindag, Bea Cukai, Bank Indonesia, dan perbankan untuk membahas hal ini secara khusus,” tegasnya.
Ia juga mengakui, tantangan geografis sebagai daerah kepulauan turut memengaruhi sistem pelaporan dan distribusi. Namun demikian, pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan hingga ke wilayah terjauh.
Sebagai tindak lanjut, Pemprov Maluku juga berencana melibatkan Pelindo dalam pembahasan khusus terkait penguatan peran pelabuhan sebagai posko ekspor-impor, guna mendukung kelancaran distribusi dan peningkatan pendapatan daerah.
“Harapan besar Bapak Gubernur menjadi tanggung jawab kita bersama. Semua harus dimulai dari perencanaan pendapatan yang baik, penganggaran yang tepat, hingga implementasi yang konsisten,”
pungkasnya.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri langsung oleh seluruh pimpinan OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, menandakan komitmen kuat bersama dalam mendorong peningkatan PAD di tahun 2026.(CNmy)