AMBON, cahaya-nusantara.com
Wakil Gubernur Maluku, H.Abdullah Vanath, S.Sos menegaskan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat Maluku.
Hal ini disampaikannya usai mengikuti kegiatan coffee morning dalam rangka rapat koordinasi percepatan penyerapan dana transfer pusat ke daerah Tahun Anggaran 2026, yang berlangsung di lantai satu Hotel Biz, Senin (20/4/2026).
Didampingi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Maluku, Djalaludin Salampessy, wakil Gubernur menyebut pertemuan tersebut merupakan forum diskusi strategis untuk memperkuat langkah-langkah peningkatan PAD. Ia menegaskan bahwa upaya ini bukan hal baru, melainkan sudah mulai dilakukan sejak beberapa waktu lalu.
Menurutnya, tantangan pembiayaan pembangunan di Maluku tidak ringan, sehingga pemerintah daerah tidak memiliki banyak pilihan selain memaksimalkan seluruh potensi penerimaan daerah.
Karena itu, ia meminta dukungan semua pihak terhadap langkah yang dilakukan Bapenda.
“Pak Kaban sudah bergerak sejak beberapa waktu lalu untuk memaksimalkan seluruh sumber penerimaan. Kita harus dukung agar PAD bisa meningkat,” ujarnya.
Dalam diskusi tersebut, turut dibahas potensi peningkatan pendapatan dari sektor ekspor. Gubernur menyoroti masih adanya perusahaan yang beroperasi di Maluku, namun pencatatan ekspornya dilakukan di daerah lain seperti Surabaya.
Hal ini dinilai merugikan daerah, terutama dalam perolehan Dana Bagi Hasil (DBH).
Ia mencontohkan komoditas damar yang sebelumnya tercatat sebagai ekspor dari Maluku, namun belakangan kembali tercatat di luar daerah. Kondisi ini, menurutnya, perlu segera diidentifikasi dan dicarikan solusi melalui koordinasi lintas sektor.
“Kita akan lakukan rapat-rapat kecil untuk identifikasi persoalan ini, supaya dampaknya bisa kembali ke daerah melalui DBH,” jelasnya.
Gubernur juga menilai peran pimpinan Bapenda sangat penting dalam mengonsolidasikan seluruh sumber daya, termasuk memanfaatkan instrumen pemerintah yang ada. Ia optimistis, dengan pendekatan yang tepat, target peningkatan PAD dapat tercapai.
Selain itu, ia menekankan pentingnya digitalisasi dalam sistem pengelolaan pendapatan daerah.
Menurutnya, langkah utama yang harus dilakukan adalah menutup kebocoran penerimaan melalui sistem yang transparan dan akuntabel.
“Digitalisasi menjadi kunci. Kita tidak hanya mengejar objek pajak, tetapi juga menutup kebocoran. Semua pembayaran harus melalui sistem, tidak boleh ada lagi praktik titip-menitip,” tegasnya.
Dengan langkah tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku berharap pengelolaan pendapatan daerah menjadi lebih efektif, transparan, dan mampu mendorong peningkatan PAD secara berkelanjutan.(CNmy)