Stella Reawaruw meminta DPRD Provinsi Maluku dan DPRD Kota Ambon segera memanggil pihak Kodam dan pemilik sah tanah agar polemik OSM tidak terus memicu keresahan warga.
AMBON, cahaya-nusantara.com
Penerima kuasa ahli waris tanah OSM atau Dusun Dati Kudamati, Stella Reawaruw, mendatangi Pomdam XV Pattimura, DPRD Provinsi Maluku dan DPRD Kota Ambon, Senin (11/5/2026). Kedatangannya bersama sejumlah warga dan ibu-ibu dari kawasan OSM itu dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pemasangan atribut yang mengatasnamakan perwakilan di kawasan tersebut.
Kepada wartawan, Stella menegaskan bahwa langkah yang dilakukan bukan tindakan sepihak maupun arogan, melainkan bentuk tanggung jawab atas kuasa yang diberikan ahli waris pemilik tanah, yakni Evans Reynold Alfons dan Rycko Waynner Alfons.
Menurut Stella, kedatangannya ke Pomdam XV Pattimura bertujuan meminta aparat mengambil tindakan tegas dengan mencabut seluruh atribut yang dipasang di kawasan OSM. Ia menilai pemasangan atribut tersebut menimbulkan kesan seolah-olah lahan itu masih menjadi milik negara atau dikuasai pihak militer.
“Saya datang ke POM supaya mereka mengambil tindakan dan melepaskan semua atribut yang dipasang di OSM. Saya bertindak berdasarkan kuasa yang diberikan oleh pemilik tanah untuk menjaga wilayah tersebut,” ujar Stella.
Ia menegaskan, dalam Putusan Nomor 54, klaim “inventaris kekayaan milik negara” yang dikaitkan dengan Kodam XV Pattimura telah ditolak pengadilan. Karena itu, menurutnya, tidak ada lagi dasar bagi pihak tertentu untuk mengklaim lahan tersebut sebagai tanah negara.
“Kalau dalam putusan pengadilan sudah jelas inventaris kekayaan milik negara itu ditolak, maka tidak bisa lagi ada pihak yang mengklaim tanah itu milik negara. Jangan sampai masyarakat dibuat bingung seolah-olah tanah ini masih milik tentara,” katanya.
Usai dari Pomdam, Stella bersama warga bergerak menuju DPRD Provinsi Maluku. Di sana, ia meminta lembaga legislatif mengambil sikap resmi atas situasi yang berkembang di kawasan OSM. Ia berharap DPRD dapat memfasilitasi pertemuan terbuka antara pihak Kodam XV Pattimura dan ahli waris agar persoalan tersebut dapat diselesaikan secara terang benderang di hadapan masyarakat.
“Kami minta DPR memanggil Pangdam dan pemilik tanah supaya semuanya jelas. Kalau mereka mengaku punya tanah itu, mana buktinya? Kami juga punya bukti dan putusan pengadilan,” tegasnya.
Tidak berhenti di tingkat provinsi, Stella dan warga juga mendatangi DPRD Kota Ambon. Mereka meminta DPRD memanggil pihak Dandim dan Danramil agar tidak melakukan tindakan yang dinilai meresahkan masyarakat di kawasan OSM.
Stella mengaku, dalam beberapa waktu terakhir warga merasa tidak aman dan tertekan. Ia menyebut adanya pendataan, isu pengosongan lahan hingga rencana pembangunan rumah susun membuat masyarakat, khususnya para lanjut usia, mengalami tekanan psikologis.
“Banyak warga yang merasa takut dan resah. Ada yang sakit, ada yang stroke, bahkan tiap malam saya ditelepon warga karena mereka panik dengan situasi ini,” ungkapnya.
Sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat, Stella mengaku mulai membagikan salinan sebagian dokumen hukum kepada warga. Dokumen tersebut di antaranya surat Kasidam tahun 2007 yang disebut menyatakan tanah OSM tidak memiliki bukti kepemilikan oleh Kodam, serta Putusan Nomor 54 yang menolak klaim inventaris kekayaan milik negara.
Menurut Stella, langkah itu dilakukan agar masyarakat mengetahui fakta hukum yang sebenarnya dan tidak mudah terpengaruh oleh klaim sepihak.
“Kami ingin masyarakat tahu bahwa ada bukti dan putusan pengadilan yang sah. Ini baru sebagian yang kami bagikan. Kalau situasi terus berkembang, kami akan turun lebih besar lagi dan membagikan semuanya kepada masyarakat,” katanya.
Dalam pernyataan sikapnya, warga dan ahli waris menegaskan penolakan terhadap seluruh aktivitas Kodam XV Pattimura di atas lahan OSM di Jalan Saar Sopacua, Kelurahan Wainitu.
“Menolak dengan keras kegiatan Kodam XV Pattimura di atas tanah OSM Jalan Saar Sopacua, Kelurahan Wainitu, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap,” demikian pernyataan sikap yang disampaikan warga.(Tim)