AMBON, cahaya-nusantara.com
Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon memperkuat upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) kelautan dan perikanan sekaligus mendorong daya saing produk olahan perikanan di kawasan Indonesia Timur.
kegiatan ini ditandai dengan peresmian Fishing Navigation (Bridge) Simulator dan Engine Simulator, sekaligus peluncuran 16 Klinik Halal yang tersebar di wilayah kerja BPPP Ambon,berlangsung di BPPP Ambon, Jumat (21/8/2026)
Turut dihadiri oleh Kepala BPPSDM KKP Dr. I Nyoman Radiarta, S.Pi., M.Si., Wali Kota Ambon Drs. Bodewin M. Wattimena, M.Si., Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Dr. H. Mamat Slamet Burhanudin, M.Ag., Sekretaris BPPSDM KP Dr. Lily Aprilya Pregiwati, S.Pi., M.Si., Kepala Pusat Pelatihan KP Dr. Joni Hadi, S.Pi., serta Kepala Pusat Penyuluhan KP Yayan Hikmayani, S.Pi., M.Si.
Hadir pula jajaran Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kota Ambon, Kejaksaan Tinggi Maluku, UPT lingkungan KKP, BPJPH, BUMN, pelaku UMKM dan kelompok pengolahan dan pemasaran (Poklahsar).
Kepala BPPP Ambon, Abubakar, S.St.Pi., M.Si., mengatakan kehadiran simulator menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelatihan bagi calon awak kapal perikanan. Fasilitas tersebut juga diarahkan untuk mendukung proses standarisasi BPPP Ambon menuju lembaga pendidikan dan pelatihan yang memenuhi standar internasional.
Pembangunan dan pemasangan Fishing Navigation (Bridge) Simulator serta Engine Simulator telah dilaksanakan sejak Maret hingga Juli 2026. Saat ini seluruh fasilitas telah terpasang dan siap digunakan dalam kegiatan pembelajaran.
“BPPP Ambon telah dan akan distandarisasi sebagai lembaga diklat berstandar internasional sesuai standar IMO, khusus terkait regulasi yang dimandatkan dalam STCW-F untuk penyiapan awak kapal perikanan, baik untuk bekerja di dalam negeri maupun luar negeri,” ujar Abubakar.
Ia menjelaskan, fasilitas tersebut akan memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih mendekati kondisi kerja sebenarnya bagi peserta pelatihan. Pengguna perdana simulator antara lain siswa tingkat III SUPM Waiheru dan calon peserta pelatihan ANKAPIN II.
Program standarisasi tersebut, lanjutnya, masih akan dilanjutkan pada 2027. BPPP Ambon ditargetkan menjadi salah satu lembaga di kawasan Indonesia Timur yang memiliki standar internasional dalam menyiapkan tenaga kerja kapal perikanan.
“Ini akan memberikan manfaat besar bagi peningkatan kualitas SDM kelautan dan perikanan di kawasan Timur Indonesia, khususnya Maluku dan Kota Ambon,” katanya.
Penguatan kapasitas tidak hanya dilakukan melalui penyediaan fasilitas. BPPP Ambon juga menjalin kerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) yang dirancang berlangsung selama tiga tahun.
Kerja sama tersebut diarahkan pada pengembangan sarana dan prasarana serta peningkatan kemampuan tenaga pengajar di BPPP Ambon dan SUPM Waiheru. Keduanya juga diproyeksikan menjadi pusat sertifikasi bahasa Jepang di kawasan Indonesia Timur.
Saat ini, BPPP Ambon telah menyediakan ruang khusus bagi tenaga ahli JICA. Dua instruktur dan dua guru juga tengah mengikuti Training of Trainer (ToT) bahasa Jepang sejak Juli hingga November 2026.
Selanjutnya program ini akan dikembangkan bersama Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon, Pemerintah Provinsi Maluku dan instansi terkait untuk menyiapkan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan dunia kerja, termasuk peluang di sektor kelautan dan perikanan.
16 Klinik Halal Menjangkau UMKM
Di sisi lain, BPPP Ambon memperluas perannya dalam membantu pelaku usaha meningkatkan legalitas sekaligus daya saing produk olahan perikanan.
Sebanyak 16 Klinik Halal diluncurkan secara serentak di 16 kabupaten/kota yang tersebar pada tujuh provinsi wilayah kerja BPPP Ambon. Klinik tersebut menjadi wadah pendampingan bagi UMKM dan kelompok pengolahan dan pemasaran (Poklahsar) yang ingin mengurus sertifikasi halal.
Program ini didukung 84 penyuluh kelautan dan perikanan yang sebelumnya telah mengikuti pelatihan Pendamping Proses Produk Halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama selama 10 hari, 22–31 Juli 2026. Seluruh peserta dinyatakan lulus dan dikukuhkan untuk menjalankan tugas pendampingan melalui Klinik Halal BPPP Ambon.
Pada tahap awal, sekitar 300 UMKM di 16 kabupaten/kota menjadi sasaran program. Dari jumlah tersebut, 100 Poklahsar akan lebih dahulu difasilitasi untuk mendapatkan sertifikasi halal.
Wilayah sasaran meliputi Kota Ambon, Buru, Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, Kepulauan Sula, Halmahera Tengah, Tidore Kepulauan, Pulau Taliabu, Halmahera Barat, Halmahera Timur, Ternate, Merauke, Morotai, Sorong hingga Nabire.
Selanjutnya program akan diperluas, terutama kepada UMKM dan Poklahsar yang berada di lokasi prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan, termasuk kawasan Kampung Nelayan Merah Putih.
BPPP Ambon juga akan berkoordinasi dengan Loka BPJPH Maluku dan memanfaatkan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Pelaku usaha akan mendapatkan pendampingan mulai dari konsultasi, penyusunan dokumen hingga proses penerbitan sertifikat.
Abubakar mengatakan sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan ketentuan, tetapi juga dapat menjadi nilai tambah bagi produk olahan perikanan.
“Melalui Klinik Halal ini kita ingin memastikan produk olahan perikanan tidak hanya memenuhi ketentuan halal, tetapi juga memiliki daya saing tinggi sehingga mampu menembus pasar ritel modern dan bahkan pasar ekspor,” ujarnya.
Penguatan SDM juga diperluas melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan dan instansi terkait. BPPP Ambon menandatangani sejumlah perjanjian kerja sama (PKS) yang mencakup pendidikan, pelatihan, penyuluhan, sertifikasi dan peningkatan kompetensi generasi muda.
Kerja sama melibatkan Loka BPJPH Provinsi Maluku, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pattimura, SMK Negeri 2 Kepulauan Sula, SMK Perikanan Luwaswut Tual dan SMK Negeri 13 Kepulauan Sula.
Menurut Abubakar, keterlibatan sekolah kejuruan penting untuk memperkuat hubungan antara pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia kerja. Dari sekitar 32 SMK perikanan yang ada di Maluku, BPPP Ambon akan mendorong lebih banyak sekolah untuk membangun kerja sama serupa.
“Sinergi ini diharapkan dapat membangun ekosistem pendidikan dan pelatihan kelautan dan perikanan yang semakin kuat di kawasan Indonesia Timur,” ujarnya.
Peresmian ditandai dengan pemukulan pipa secara bersama-sama oleh pejabat dan tamu undangan.
Prosesi ini menjadi penanda dimulainya pemanfaatan simulator sekaligus peluncuran 16 Klinik Halal.
Melalui dua langkah tersebut BPPP Ambon tidak hanya memperkuat fasilitas pelatihan, tetapi juga membuka ruang lebih luas bagi peningkatan kompetensi tenaga kerja dan pengembangan produk perikanan. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat posisi Maluku dan kawasan Indonesia Timur sebagai salah satu wilayah yang memiliki SDM kelautan dan perikanan yang semakin kompeten serta produk yang lebih siap bersaing di pasar.(CNmy)