AMBON, cahaya-nusantara.com
Dukungan terhadap pembangunan di Kabupaten Buru disampaikan sejumlah raja dan tokoh adat saat menemui Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa di Kantor Gubernur Maluku, Kamis (27/8/2026). Namun, dukungan tersebut disertai harapan agar pemerintah tetap menghormati keberadaan masyarakat, wilayah, serta pranata adat dalam setiap program pembangunan.
Pertemuan yang berlangsung tertutup di ruang rapat lantai 2 Kantor Gubernur Maluku itu menjadi ruang bagi para raja dan tokoh adat untuk menyampaikan berbagai aspirasi terkait pembangunan dan dinamika masyarakat adat di sejumlah wilayah Kabupaten Buru.
Raja Negeri Kayeli, Fandi Ashary Wael,didampingi raja petuanan Lilialy Muhamad Haris Lessy,dan Raja petuanan Tagalissa, Helmet Warhangan, menegaskan masyarakat adat Buru pada prinsipnya tidak menolak pembangunan yang dijalankan pemerintah. Menurutnya, pembangunan justru diharapkan dapat memberikan manfaat nyata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Untuk setiap pembangunan yang ada di Kabupaten Buru, kita tetap mendukung apa pun yang menjadi program pemerintah. Kita mendukung dan selalu terbuka, tidak menolak,” tegas Fandi usai pertemuan.
Meski demikian, ia mengingatkan agar pelaksanaan pembangunan tidak mengabaikan kondisi masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Komunikasi antara pemerintah dan perangkat adat, kata Fandi, perlu dibangun sejak awal agar program pembangunan dapat berjalan tanpa menimbulkan persoalan baru.
“Kita tidak pernah menolak pembangunan. Tetapi pembangunan juga harus melihat kondisi masyarakat yang ada di wilayah tersebut,” ujarnya.
Fandi menilai penghormatan terhadap pranata dan nilai-nilai adat merupakan bagian penting yang perlu diperhatikan pemerintah. Terlebih, masyarakat adat memiliki hubungan yang kuat dengan wilayah dan kehidupan sosial yang telah berlangsung secara turun-temurun.
Karena itu, pemerintah diharapkan tidak mengesampingkan keberadaan masyarakat adat ketika menjalankan program pembangunan di wilayah yang memiliki ikatan adat.
“Yang kami harapkan adalah bagaimana pemerintah bisa menghargai keberadaan masyarakat dan perangkat adat. Sehingga pembangunan dan masyarakat bisa berjalan bersama,” katanya.
Menurut Fandi, kedatangan para raja dan perangkat adat ke Kantor Gubernur Maluku bukan untuk menghambat program pemerintah. Mereka membawa aspirasi masyarakat sekaligus menyampaikan berbagai dinamika yang muncul dalam proses pembangunan di Kabupaten Buru.
“Kami datang membawa perangkat adat dan fokus kepada apa yang menjadi dinamika masyarakat dalam pembangunan,” jelasnya.
Selain persoalan pembangunan, masyarakat adat juga meminta perhatian lebih terhadap tiga pranata adat yang ada di Kabupaten Buru. Mereka berharap pemerintah daerah membuka ruang komunikasi yang lebih luas agar berbagai persoalan di tengah masyarakat dapat dibahas dan diselesaikan secara bersama.
“Pranata adat ini penting karena kami yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kalau komunikasi pemerintah dan adat baik, banyak persoalan bisa diselesaikan sebelum menjadi lebih besar,” ungkap Fandi.
Ia menegaskan keterlibatan masyarakat adat seharusnya dipandang sebagai bagian dari upaya memperlancar pembangunan, bukan sebagai hambatan. Dengan adanya komunikasi yang baik, setiap program pemerintah diharapkan dapat diterima masyarakat sekaligus memberikan manfaat bagi wilayah yang menjadi sasaran pembangunan.
Masyarakat adat Buru selanjutnya berharap pemerintah dapat membangun pola komunikasi yang berkelanjutan dengan para raja dan perangkat adat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga hubungan antara pembangunan, kepentingan masyarakat, dan keberlangsungan nilai-nilai adat.
“Intinya, kami mendukung pembangunan. Kami hanya ingin masyarakat adat tidak ditinggalkan dalam proses pembangunan,” pungkas Fandi.(CNmy)