AMBON, cahaya-nusantara.com
Rapat Kerja Daerah (Rakerda) II Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Provinsi Maluku menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam forum tersebut, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath menegaskan bahwa keamanan merupakan syarat utama untuk menghadirkan investasi, sementara Ketua Umum DPP IWAPI Dyah Anita Prihapsari mengajak pelaku UMKM memaksimalkan potensi lokal agar mampu bersaing di pasar nasional hingga internasional.
Rakerda bertema “IWAPI Berkarya, UMKM Jaya, Maluku Maju, Indonesia Berdaulat” itu dibuka oleh Wakil Gubernur Maluku di Hotel Grand Avira, Ambon, Kamis (6/8/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Umum DPP IWAPI Ir. Dyah Anita Prihapsari, M.BA, Ketua DPD IWAPI Maluku Nita Bin Umar, jajaran pengurus IWAPI, organisasi perempuan, unsur pemerintah daerah, serta pelaku usaha dari berbagai kabupaten dan kota di Maluku.
Dalam sambutannya, Abdullah Vanath menyampaikan bahwa IWAPI yang telah berkiprah selama lebih dari lima dekade memiliki pengalaman dan kematangan organisasi yang tidak diragukan. Karena itu, ia berharap Rakerda tidak hanya menjadi agenda rutin organisasi, tetapi juga menghasilkan program yang mampu memberikan dampak nyata terhadap pengembangan UMKM dan pertumbuhan ekonomi Maluku.
Vanath kemudian menggambarkan struktur ekonomi daerah melalui konsep “tiga pohon”, yakni pemerintah, sektor swasta, dan perbankan. Menurutnya, ketiga sektor tersebut harus berkembang secara seimbang agar roda perekonomian terus bergerak dan perputaran uang di masyarakat tetap terjaga.
Ia menilai sektor swasta memegang peranan paling strategis karena investasi menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Namun, investasi tidak akan masuk apabila daerah tidak mampu memberikan jaminan keamanan bagi para pelaku usaha.
“Keamanan adalah fondasi investasi. Sebagus apa pun potensi daerah, investor tidak akan datang jika rasa aman tidak bisa dijamin,” tegas Vanath.
Ia juga mengungkapkan bahwa perekonomian Maluku masih didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Di tengah menurunnya kemampuan belanja pemerintah akibat kebijakan efisiensi fiskal dalam dua tahun terakhir, Vanath menilai sektor perbankan memiliki peran penting dalam menjaga perputaran ekonomi dan mendukung aktivitas dunia usaha.
Sementara itu, Ketua Umum DPP IWAPI Dyah Anita Prihapsari mengapresiasi tema Rakerda yang dinilai mencerminkan semangat perempuan pengusaha dalam memperkuat ekonomi nasional melalui UMKM.
Menurut Dyah, IWAPI yang kini berusia 51 tahun telah memiliki jaringan di 259 kabupaten dan kota serta satu perwakilan di Malaysia dengan jumlah anggota lebih dari 40 ribu orang. Sekitar 98 persen di antaranya merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
Ia juga mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Maluku yang dinilai berada di atas rata-rata nasional. Kondisi tersebut, katanya, menjadi peluang besar bagi perempuan pengusaha untuk mengembangkan berbagai produk berbasis sumber daya lokal yang memiliki nilai tambah.
Dyah mendorong seluruh anggota IWAPI memanfaatkan kekayaan alam Maluku, mulai dari sektor pangan hingga komoditas unggulan lainnya, untuk diolah menjadi produk berkualitas yang mampu menembus pasar nasional bahkan internasional.
“Kebijakan Presiden yang memprioritaskan ketahanan pangan dan ketahanan energi harus dimanfaatkan sebagai peluang. Perempuan pengusaha harus mampu mengolah potensi daerah dari hulu hingga hilir sehingga lahir produk-produk unggulan yang membawa nama Maluku ke pasar yang lebih luas,” ujarnya.
Melalui Rakerda II ini, IWAPI Maluku diharapkan semakin memperkuat sinergi dengan pemerintah, dunia usaha, dan sektor perbankan dalam membangun ekosistem ekonomi yang sehat. Kolaborasi tersebut diyakini akan mempercepat pertumbuhan UMKM, meningkatkan investasi, dan memperkuat daya saing ekonomi Maluku di masa mendatang.(CNmy)