AMBON, cahaya-nusantara.com
Penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pembenahan pelayanan publik menjadi perhatian utama Pemerintah Kota Ambon dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, saat membuka DPRD Expo 2026 yang berlangsung di Kantor DPRD Kota Ambon, Rabu (2/9/2026). Kegiatan tersebut digelar dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-451 Kota Ambon.
Bodewin mengatakan, momentum HUT Kota Ambon tidak sekadar menjadi ajang perayaan, tetapi juga harus dimanfaatkan untuk mengevaluasi berbagai program yang telah dilaksanakan serta merancang langkah pembangunan yang lebih baik ke depan.
Menurutnya, Kota Ambon memiliki karakteristik yang berbeda dengan sejumlah daerah lain yang memiliki sumber daya alam melimpah. Karena itu, pemerintah memilih penguatan ekonomi kerakyatan melalui UMKM sebagai salah satu strategi untuk menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat.
“Ambon bukan Weda, Ambon bukan Morowali, Ambon bukan Buru. Ambon dengan cirinya sendiri, kota yang terbatas sumber daya alam. Karena itu kita memilih penguatan ekonomi kerakyatan lewat upaya menciptakan kemandirian masyarakat melalui usaha-usaha yang bisa dilakukan. Itulah UMKM,” kata Bodewin.
Ia menilai, UMKM memiliki daya tahan yang cukup kuat dalam menghadapi berbagai tekanan ekonomi. Ketika sejumlah perusahaan mengalami tekanan hingga melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan menghentikan aktivitas usaha, sektor UMKM dinilai tetap mampu bertahan dan menjaga perputaran ekonomi masyarakat.
Untuk memperkuat sektor tersebut, Pemkot Ambon telah memberikan sejumlah dukungan kepada pelaku UMKM. Dukungan tersebut antara lain penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara gratis, bantuan modal usaha, penyediaan tempat usaha, hingga pelaksanaan berbagai expo sebagai sarana memperluas akses pasar.
“Pemerintah harus hadir untuk memberikan ruang dan kesempatan kepada masyarakat untuk bisa mengembangkan usaha-usaha mereka,” ujarnya.
Selain penguatan UMKM, Bodewin juga menegaskan bahwa transformasi pelayanan publik menjadi salah satu prioritas pemerintah.
Ia menginginkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat semakin mudah, cepat, responsif, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan warga.
Menurutnya, kehadiran Mall Pelayanan Publik yang akan segera beroperasi merupakan salah satu langkah konkret Pemkot Ambon dalam mendekatkan berbagai layanan pemerintah kepada masyarakat.
“Pelayanan publik harus semakin mudah, semakin cepat, semakin responsif dan terbuka. Masyarakat tidak boleh lagi kesulitan mendapatkan pelayanan yang menjadi hak mereka,” tegasnya.
Bodewin juga mengapresiasi pelaksanaan DPRD Expo 2026 karena kegiatan tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, mengakses pelayanan, sekaligus menyampaikan aspirasi secara langsung.
Ia menilai DPRD sebagai rumah rakyat harus terus membuka ruang komunikasi bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi.
“Kalau kita mengaku bahwa ini adalah rumah rakyat, maka di sinilah rakyat tempat untuk mengadu, menyampaikan keluh kesah mereka supaya diteruskan kepada Pemerintah Kota,” ujarnya.
Bodewin berharap kolaborasi antara pemerintah, DPRD, pelaku UMKM, dan masyarakat dapat terus diperkuat sehingga pembangunan Kota Ambon tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Melalui DPRD Expo 2026, ia mengajak masyarakat memanfaatkan berbagai layanan dan fasilitas yang tersedia sekaligus mendukung produk-produk lokal karya masyarakat Kota Ambon. (CNmy)