AMBON, cahaya-nusantara.com
Sebuah terobosan baru ditunjukkan oleh Partai NasDem Provinsi Maluku dalam gelaran pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) periode 2026-2029 sekaligus pembukaan Rapat Kerja Wilayah (Rakorwil). Bukan di ballroom hotel mewah pusat kota, acara strategis ini justru digelar di Desa Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, pada Minggu (27/9/2026).
H. Abdullah Vanath, S.Sos., yang baru saja resmi dikukuhkan sebagai Ketua DPW NasDem Maluku, sengaja memilih lokasi tersebut dengan satu tujuan utama: memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan selama acara kembali ke kantong masyarakat kecil.
Dalam sambutannya, Vanath menjelaskan bahwa tradisi pelantikan di pusat kota cenderung hanya menguntungkan segelintir pengusaha besar. Sebagai pemimpin partai yang juga menjabat Wakil Gubernur Maluku, ia ingin mengubah paradigma tersebut.
“Kami memiliki 41 anggota DPRD baik tingkat provinsi maupun 11 kabupaten/kota yang hadir hari ini. Saya wajibkan mereka berbelanja minimal Rp1 juta per orang di sini. Beli rujak, pisang goreng, atau sewa tenda milik warga Liang, Tulehu, dan Tial,” tegas Vanath di hadapan ratusan kader dan tamu undangan.
Langkah konkret ini diperkirakan mampu memutar ratusan juta rupiah secara langsung di tangan ibu-ibu pedagang dan pemuda setempat. Seluruh konsumsi acara pun dilarang dibeli dari katering luar; semua hidangan harus berasal dari hasil masakan tangan warga desa sekitar.
Pelantikan yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Umum DPP NasDem, Dr. H. Saan Mustopa, M.Si., ini menjadi bukti penerjemahan arahan Ketua Umum Surya Paloh untuk mendekatkan partai dengan akar rumput. Vanath menekankan bahwa kehadiran partai politik tidak boleh menjadi beban biaya bagi rakyat, melainkan harus menjadi sumber penghasilan tambahan di saat ekonomi sedang lesu.
“Di saat ekonomi lesu, partai dan pemimpin harus hadir memberi manfaat nyata. Jangan sampai kehadiran kita hanya menjadi seremonial, tapi harus menjadi sumber penghasilan bagi mereka,” ujarnya.
Melalui inovasi ini, NasDem Maluku berharap dapat menjadi contoh bagi organisasi lain bahwa kegiatan politik bisa bersinergi dengan pemberdayaan ekonomi desa secara nyata dan berkelanjutan. (CNmy)