Ambon,
Cahayasnusantara12.Com
Cahayasnusantara12.Com
Untuk
meningkatkan kapasitas SDM maka Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),
melalui Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan
Perikanan (BPSDMP KP), SDM, melaksanakan Bimtek dan Workshop yang
dilaksanakan di Swisbel hotel Selasa (16/2). Dalam sambutannya Sekretaris
BPSDMP KP, Dr Rina M.Si menjelaskan kalau kegiatan pendidikan, pelatihan, penyuluhan,
dan pemberdayaan bagi masyarakat di sektor kelautan dan perikanan. di bidang
penyuluhan dan pemberdayaan, KKP berupaya membangun kemandirian kelompok masyarakat
pelaku utama/usaha kelautan dan perikanan (nelayan, pembudidaya ikan, pengolah
ikan, dan petambak garam) serta meningkatkan manajemen dan daya saing.
meningkatkan kapasitas SDM maka Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),
melalui Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan
Perikanan (BPSDMP KP), SDM, melaksanakan Bimtek dan Workshop yang
dilaksanakan di Swisbel hotel Selasa (16/2). Dalam sambutannya Sekretaris
BPSDMP KP, Dr Rina M.Si menjelaskan kalau kegiatan pendidikan, pelatihan, penyuluhan,
dan pemberdayaan bagi masyarakat di sektor kelautan dan perikanan. di bidang
penyuluhan dan pemberdayaan, KKP berupaya membangun kemandirian kelompok masyarakat
pelaku utama/usaha kelautan dan perikanan (nelayan, pembudidaya ikan, pengolah
ikan, dan petambak garam) serta meningkatkan manajemen dan daya saing.
Menurutnya
kelompok mandiri merupakan indikator kinerja penyuluhan kelautan dan perikanan.
Sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 14/2012 tentang
Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan,
maka keberhasilan proses penyuluhan perikanan perikanan salah satunya diukur
melalui kemandirian kelompok melalui pendampingan dan penyuluhan oleh penyuluh perikanan
guna meningkatkan kemampuan kelas kelompok perikanan pemula menjadi madya, dan
kelompok kelas madya menjadi utama. Ia menambahkan Capaian kinerja Pusat
Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perkanan (Pusluhdaya KP) BPSDMP
KP ini tidak lepas dari peran teknologi informasi yang sudah dikembangkan.
kelompok mandiri merupakan indikator kinerja penyuluhan kelautan dan perikanan.
Sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 14/2012 tentang
Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan,
maka keberhasilan proses penyuluhan perikanan perikanan salah satunya diukur
melalui kemandirian kelompok melalui pendampingan dan penyuluhan oleh penyuluh perikanan
guna meningkatkan kemampuan kelas kelompok perikanan pemula menjadi madya, dan
kelompok kelas madya menjadi utama. Ia menambahkan Capaian kinerja Pusat
Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perkanan (Pusluhdaya KP) BPSDMP
KP ini tidak lepas dari peran teknologi informasi yang sudah dikembangkan.
Teknologi
informasi mempunyai peranan sangat penting dalam upaya meningkatkan daya saing
institusi Pusluhdaya KP. “Karena itu, kegiatan Pendampingan Peningkatan Kelas
Kelompok Perikanan dan Workshop Pemutakhiran Validasi dan Evaluasi Data Simluhdaya
KP Tahun 2016 menjadi kegiatan yang sangat strategis dan penting bagi
pengembangan sistem penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan,”
ujar Rina. Berdasarkan data Simluhdaya KP per 16 Februari 2016, saat ini
terdapat 57.935 kelompok pelaku utama/usaha kelautan dan perikanan (839.318 orang)
yang dibina dan didampingi penyuluh perikanan. Berdasarkan data Simluhdaya KP
tersebut, saat ini terdapat 14.302 penyuluh perikanan yang tersebar di seluruh
Kabupaten/Kota se-Indonesia.
informasi mempunyai peranan sangat penting dalam upaya meningkatkan daya saing
institusi Pusluhdaya KP. “Karena itu, kegiatan Pendampingan Peningkatan Kelas
Kelompok Perikanan dan Workshop Pemutakhiran Validasi dan Evaluasi Data Simluhdaya
KP Tahun 2016 menjadi kegiatan yang sangat strategis dan penting bagi
pengembangan sistem penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan,”
ujar Rina. Berdasarkan data Simluhdaya KP per 16 Februari 2016, saat ini
terdapat 57.935 kelompok pelaku utama/usaha kelautan dan perikanan (839.318 orang)
yang dibina dan didampingi penyuluh perikanan. Berdasarkan data Simluhdaya KP
tersebut, saat ini terdapat 14.302 penyuluh perikanan yang tersebar di seluruh
Kabupaten/Kota se-Indonesia.
Di
tempat yang sama Kepala Pusluhdaya KP Endang Suhaedy mengatakan, BPSDMP KP
melalui unit kerjanya Pusluhdaya KP, sejak 2011 telah membangun aplikasi Sistem
Informasi Manajemen Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Simluh KP) sebagai
database bersama penyuluhan perikanan di pusat, provinsi dan, kabupaten/kota
yang pada tahun 2016 disempurnakan menjadi Simluhdaya KP). Aplikasi ini
dibangun dengan swadaya, belum didukung oleh anggaran APBN, namun setiap
tahunnya dilakukan perbaikan dan pengembangan sesuai kebutuhan stakeholder
kelautan dan perikanan.
tempat yang sama Kepala Pusluhdaya KP Endang Suhaedy mengatakan, BPSDMP KP
melalui unit kerjanya Pusluhdaya KP, sejak 2011 telah membangun aplikasi Sistem
Informasi Manajemen Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Simluh KP) sebagai
database bersama penyuluhan perikanan di pusat, provinsi dan, kabupaten/kota
yang pada tahun 2016 disempurnakan menjadi Simluhdaya KP). Aplikasi ini
dibangun dengan swadaya, belum didukung oleh anggaran APBN, namun setiap
tahunnya dilakukan perbaikan dan pengembangan sesuai kebutuhan stakeholder
kelautan dan perikanan.
“Manfaat
dari penggunaan Simluhdaya KP sebagai media informasi dan komunikasi antara
pusat dengan stakeholder kelautan dan perikanan, khususnya penyuluh perikanan
berupa: 1) penyedia informasi dalam penyusunan perencanaan, kajian pengembangan
dan pemenuhan kebutuhan dalam pelaksanaan penyuluhan di lapangan; 2)
penyedia informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian,
pengevaluasian dan perbaikan berkelanjutan pada proses penyuluhan dan
pemberdayaan masyarakat, dan 3) penyedia informasi untuk pengambilan keputusan dalam
waktu cepat,” ujar Endang pada pembukaan kegiatan Pendampingan Peningkatan
Kelas Kelompok dan workshop tersebut.
dari penggunaan Simluhdaya KP sebagai media informasi dan komunikasi antara
pusat dengan stakeholder kelautan dan perikanan, khususnya penyuluh perikanan
berupa: 1) penyedia informasi dalam penyusunan perencanaan, kajian pengembangan
dan pemenuhan kebutuhan dalam pelaksanaan penyuluhan di lapangan; 2)
penyedia informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian,
pengevaluasian dan perbaikan berkelanjutan pada proses penyuluhan dan
pemberdayaan masyarakat, dan 3) penyedia informasi untuk pengambilan keputusan dalam
waktu cepat,” ujar Endang pada pembukaan kegiatan Pendampingan Peningkatan
Kelas Kelompok dan workshop tersebut.
Melalui
kegiatan Pendampingan Peningkatan Kelas Kelompok diharapkan terlaksananya
penyamaan persepsi penyuluh perikanan tentang penilaian kelas kelompok pelaku
utama kelautan dan perikanan berdasarkan Kepmen No. 14/2012 tentang Penumbuhan
dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama; Pelaksanaan Bimtek dan Woorkshop di
buka oleh Wakil Gubernur Maluku Z Sahaburua yang ditandai dengan pemukulan Tifa.
Dalam sambutannya Sahaburua menyampaikan kalau Atas nama Pemerintah daerah
Daerah provinsi Maluku sangat menyambut gembira pelaksanaan Woorkshop dan
Bimtek di Maluku Dirinya berhharap kepada para penyuluh dengan dilaksanakannya
Bimtek dan Workshop agar menjadikan kegiatan ini sebagai satu kesempatan dalam
rangka meningkatkan kualitas SDM di Maluku (CN-01)
kegiatan Pendampingan Peningkatan Kelas Kelompok diharapkan terlaksananya
penyamaan persepsi penyuluh perikanan tentang penilaian kelas kelompok pelaku
utama kelautan dan perikanan berdasarkan Kepmen No. 14/2012 tentang Penumbuhan
dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama; Pelaksanaan Bimtek dan Woorkshop di
buka oleh Wakil Gubernur Maluku Z Sahaburua yang ditandai dengan pemukulan Tifa.
Dalam sambutannya Sahaburua menyampaikan kalau Atas nama Pemerintah daerah
Daerah provinsi Maluku sangat menyambut gembira pelaksanaan Woorkshop dan
Bimtek di Maluku Dirinya berhharap kepada para penyuluh dengan dilaksanakannya
Bimtek dan Workshop agar menjadikan kegiatan ini sebagai satu kesempatan dalam
rangka meningkatkan kualitas SDM di Maluku (CN-01)