AMBON, cahaya-nusantara.com
Mengawali tahun 2025, Pemerintah Kota Ambon menggelar upacara perdana berlangsung di halaman belakang Balai kota Ambon, Senin (6/1/2025). Upacara yang dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Ambon Dominggus Nikodemus Kaya,S.Sos.,M.Si ini dihadiri seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Aparatur Sipil Negara (ASN), dan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dalam amanatnya, Pj Wali Kota menegaskan pentingnya komitmen bersama untuk memperkuat akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Salah satu poin utama yang ditekankannya adalah memperbaiki pengelolaan keuangan daerah yang hingga kini masih menjadi sorotan serius.
Pj Wali Kota secara terbuka mengungkapkan bahwa Kota Ambon masih menghadapi tantangan besar terkait opini disclaimer yang diterima dalam laporan keuangan daerah. Ia menegaskan pentingnya upaya kolektif seluruh OPD untuk memperbaiki hal tersebut.
“Kita harus bekerja lebih keras dan merasa malu karena hingga kini Kota Ambon menjadi satu satunya daerah yang masih menerima opini disclaimer. Ini tanggung jawab bersama, bukan hanya satu atau dua pihak,” tegasnya di hadapan peserta upacara.
Untuk itu, ia meminta setiap OPD mempercepat penyelesaian laporan keuangan yang akurat dan transparan. Dari total 21 OPD di Kota Ambon, diketahui masih ada yang belum menuntaskan laporan pertanggungjawaban dengan baik. Hal ini perlu diselesaikan sebelum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memulai proses audit pada akhir Januari atau awal Februari 2025.
Selain persoalan laporan keuangan, Pj Wali Kota juga menyinggung isu Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang menjadi perhatian banyak ASN. Ia mengakui bahwa kondisi keuangan daerah yang belum stabil membuat pembayaran TPP hanya dapat direalisasikan sebagian.
“Kami menyadari keterbatasan ini, namun hal ini dilakukan demi menjaga stabilitas keuangan daerah agar tidak menambah beban utang di masa mendatang. Kita harus belajar dari pengalaman sebelumnya,” jelasnya.
Meski demikian, ia memastikan bahwa transparansi tetap menjadi prinsip utama dalam pengelolaan anggaran, termasuk dalam hal TPP.
Menghadapi tahun yang baru, Pj Wali Kota menginstruksikan seluruh OPD segera melengkapi data administrasi, termasuk penetapan bendahara, agar program kerja 2025 dapat berjalan sesuai jadwal yang direncanakan.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga profesionalisme dalam bekerja, terlepas dari dinamika kepemimpinan di tingkat daerah.
“Mari kita bekerja dengan dedikasi, loyalitas, dan integritas, karena yang kita layani adalah masyarakat Ambon,” tuturnya.
Upacara perdana ini menjadi simbol semangat baru dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kota Ambon. Pj Wali Kota berharap tahun 2025 dapat menjadi titik balik menuju pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
“Dengan sinergi yang baik, saya yakin kita mampu membawa perubahan positif bagi Kota Ambon di tahun ini. Mari kita tinggalkan opini disclaimer dan melangkah menuju prestasi yang lebih baik,” pungkasnya.(CN02)