AMBON, cahaya-nusantara.com
Musyawarah Wilayah (Muswil) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Maluku resmi digelar di Lantai II Hotel Swiss-Belhotel Ambon, Rabu (3/12/2025). Forum lima tahunan ini menjadi ajang strategis bagi PKB Maluku untuk memperkuat konsolidasi internal sekaligus menyiapkan figur pemimpin yang akan mengawal arah organisasi ke depan.
Bupati Buru, Ikram Umasugi, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menegaskan bahwa Muswil kali ini berperan sebagai wadah untuk mengajukan nama-nama calon Ketua DPW PKB Maluku, namun keputusan final tetap berada di tangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
“Muswil ini hanya merekomendasikan. Nanti DPP yang akan menentukan dan menunjuk siapa yang diberi amanah memimpin PKB Maluku,” jelas Umasugi.
Ketika ditanya mengenai kesiapannya jika mendapat mandat dari DPP, Ikram memberikan jawaban lugas.
“Kalau diberikan kepercayaan dan amanah oleh DPP kepada saya, tentu saya siap,” tegasnya.
Dalam Muswil tersebut, lima figur dinilai layak untuk diusulkan sebagai calon Ketua DPW PKB Maluku, yakni:
•Ikram Umasugi, Bupati Buru
•Timotius Kaidel, Bupati Kepulauan Aru
•Mumin Refra, Ketua Fraksi PKB DPRD Maluku
•Habibah Pellu, Wakil Ketua DPW PKB Maluku
•Basri Damis, Ketua DPW PKB Maluku
Kelima nama ini akan diverifikasi oleh DPP sesuai mekanisme partai yang berlaku sebelum ditetapkan satu figur yang mendapat mandat resmi.
Menanggapi Demonstrasi di Gunung Botak, Ikram Tegaskan Langkah Pemerintah Sudah Tepat
Selain isu kepartaian, Ikram Umasugi turut menanggapi aksi demonstrasi penolakan penertiban tambang ilegal di Gunung Botak yang terjadi pagi hari. Ia menilai langkah penertiban yang dilakukan pemerintah sudah sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.
“Segala sesuatu yang ilegal harus diberantas. Penertiban ini untuk penataan kembali agar ke depan aktivitas tambang bisa legal dan memberi keamanan serta kenyamanan bagi masyarakat,” ucapnya.
Ikram meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh kelompok tertentu yang mencoba menggiring opini demi kepentingan pribadi.
“Kami berharap masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh pihak-pihak yang memiliki kepentingan lain. Kebijakan ini dibuat untuk kepentingan masyarakat luas,” tuturnya.
Ia memastikan bahwa kondisi di kawasan Gunung Botak saat ini berada dalam situasi terkendali, dan proses penertiban berjalan aman serta sesuai prosedur.
Soal demonstrasi yang terjadi, Ikram menilai itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi.
“Demo itu biasa. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden bahwa semua aktivitas ilegal harus ditertibkan,” tandasnya.(CN-02)