AMBON, cahaya-nusantara.com
Gelombang semangat perubahan terasa kuat saat Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Maluku resmi dikukuhkan untuk masa bakti 2026–2031. Bertempat di Hotel Swiss-Bel, Ambon, Selasa (31/3), momentum ini bukan sekadar seremoni, melainkan penanda arah baru politik PKB di bumi raja-raja—menuju perjuangan yang lebih membumi dan berorientasi pada kemanusiaan.
Kegiatan strategis yang dirangkaikan dengan orientasi politik dan Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) tersebut dibuka langsung oleh Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazilul Fawaid. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa politik tidak boleh kehilangan ruh utamanya, yakni memperjuangkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.
“PKB harus hadir sebagai solusi, bukan menambah beban rakyat. Politik sejatinya adalah alat untuk memperjuangkan kemanusiaan, terutama di daerah seperti Maluku yang memiliki potensi besar namun juga tantangan yang tidak ringan,” tegas Jazilul di hadapan peserta.
Menurutnya, karakter wilayah kepulauan seperti Maluku membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Ia menyoroti pentingnya penguatan konektivitas antarwilayah melalui transportasi laut, pembangunan kawasan pesisir, hingga kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat adat dan pekerja sektor informal.
Dalam forum tersebut, Basri Damis resmi dikukuhkan sebagai Ketua DPW PKB Maluku berdasarkan Surat Keputusan DPP PKB Nomor 8011/DPP/01/01/2026. Penetapan ini sekaligus mengakhiri kepengurusan sebelumnya dan membuka lembaran baru bagi konsolidasi partai di daerah.
Basri menegaskan, kepercayaan yang diberikan bukan sekadar jabatan struktural, tetapi amanah besar yang harus diwujudkan melalui kerja nyata di tengah masyarakat. Ia berkomitmen membawa PKB menjadi partai yang lebih dekat, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan rakyat Maluku.
“Pengukuhan ini adalah titik balik. Kami ingin memastikan PKB benar-benar hadir di tengah rakyat, mendengar, dan memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan mereka,” ujarnya dengan nada tegas.
Lebih dari itu, pelaksanaan Muskerwil menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis yang akan menjadi pijakan gerak partai ke depan. Mulai dari dorongan peninjauan kebijakan fiskal pusat terhadap daerah, hingga percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Kepulauan yang dinilai vital bagi percepatan pembangunan Maluku.
Dengan semangat konsolidasi yang menguat, PKB Maluku menatap agenda politik mendatang dengan optimisme tinggi. Target peningkatan perolehan kursi legislatif menjadi bagian dari strategi besar untuk memperkuat posisi tawar partai sekaligus memastikan aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan secara lebih maksimal.
Kini, dengan kepemimpinan baru dan arah politik yang ditegaskan, PKB Maluku berupaya meneguhkan diri sebagai kekuatan politik yang tidak hanya berbicara tentang kekuasaan, tetapi benar-benar hadir membawa harapan—bahwa politik bisa menjadi jalan kemanusiaan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.(CN)