AMBON, cahaya-nusantara.com
Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) terus mempercepat penerapan pendidikan jarak jauh (PJJ) sebagai strategi mengatasi ketimpangan layanan pendidikan di wilayah kepulauan. Program ini diharapkan mampu membuka akses belajar yang setara bagi siswa di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), yang selama ini masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan jaringan internet.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Dr. Sarlota Singerin, S.Pd., M.Pd., mengatakan kondisi geografis Maluku yang didominasi wilayah kepulauan membuat pemerataan pendidikan tidak dapat lagi mengandalkan pola pembelajaran konvensional. Menurutnya, pendidikan jarak jauh menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda jika pemerintah ingin memastikan seluruh anak memperoleh hak pendidikan yang sama.
“Ini merupakan sebuah keniscayaan. Masih banyak wilayah di Maluku yang belum terjangkau layanan digital, khususnya di kawasan 3T. Sementara pendidikan harus hadir secara merata bagi seluruh anak,” kata Sarlota usai kegiatan di SMA Negeri 1 Ambon, Senin (29/6/2026).
Sebagai langkah awal, Disdikbud Maluku menetapkan Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dan Seram Bagian Timur (SBT) sebagai daerah percontohan atau pilot project pelaksanaan pendidikan jarak jauh. Kedua daerah tersebut dinilai memiliki potensi untuk menjadi model pengembangan sebelum program diperluas ke wilayah lain yang memiliki tantangan geografis lebih berat.
Menurut Sarlota, hingga saat ini masih banyak sekolah di Maluku yang belum menikmati akses internet yang memadai. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala utama dalam penerapan pembelajaran berbasis digital. Meski demikian, pihaknya optimistis dukungan pemerintah pusat akan mempercepat pemerataan mutu pendidikan di seluruh kabupaten dan kota.
“Kami akan memberi perhatian penuh terhadap seluruh kebutuhan yang mendukung pembelajaran jarak jauh sehingga anak-anak di daerah terpencil juga dapat menikmati layanan pendidikan yang berkualitas,” ujarnya.
Salah satu dukungan yang tengah didorong adalah penyediaan layanan internet berbasis satelit Starlink. Sarlota mengungkapkan pemerintah pusat sebelumnya telah menjanjikan bantuan satu perangkat Starlink untuk setiap sekolah. Namun, realisasi program tersebut hingga kini belum menjangkau seluruh sekolah di Maluku.
Karena itu, Disdikbud Maluku akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah agar distribusi bantuan dapat dipercepat, terutama bagi daerah yang diprioritaskan dalam pelaksanaan pendidikan jarak jauh.
“Minimal tiga daerah yang menjadi titik pelaksanaan pembelajaran jarak jauh harus segera difasilitasi. Kami akan terus menindaklanjuti agar bantuan ini segera terealisasi,” katanya.
Bagi Sarlota, pendidikan jarak jauh bukan sekadar memanfaatkan teknologi, tetapi merupakan solusi nyata untuk mengatasi hambatan geografis yang selama ini membuat sebagian anak di Maluku sulit memperoleh layanan pendidikan yang optimal. Dengan sistem tersebut, pemerintah ingin memastikan tidak ada lagi perbedaan kualitas layanan antara sekolah di perkotaan dan sekolah di wilayah terpencil.
“Pemerintah harus memastikan semua anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang sama, di mana pun mereka berada,” tegasnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Maluku akan memberikan perhatian serius terhadap penguatan sarana pendukung, peningkatan kompetensi guru, hingga penyediaan fasilitas pembelajaran. Dana stimulan yang telah disiapkan pemerintah menjadi langkah awal untuk mempercepat implementasi program tersebut.
Harapan besar pun disematkan pada pendidikan jarak jauh. Sarlota ingin anak-anak yang bersekolah di daerah pedalaman tidak lagi merasa tertinggal dibandingkan siswa di kota.
“Kami ingin anak-anak di Seram Bagian Timur, misalnya, tetap merasakan pengalaman belajar yang sama seperti siswa di SMA Negeri 1 Ambon. Itulah tujuan yang ingin kami capai,” ujarnya.
Selain menyoroti pengembangan pendidikan jarak jauh, Sarlota juga menanggapi tingginya animo masyarakat terhadap sekolah-sekolah favorit saat proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Menurutnya, persoalan tersebut bukan disebabkan oleh sistem penerimaan, melainkan belum meratanya mutu pendidikan antarsekolah.
Ia mengakui banyak orang tua masih berlomba memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah yang dianggap unggul, seperti SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 Ambon. Kondisi itu, kata dia, merupakan konsekuensi dari perbedaan kualitas layanan pendidikan yang masih dirasakan masyarakat.
Karena itu, Disdikbud Maluku akan terus memperkuat kualitas sekolah-sekolah lain melalui peningkatan kompetensi guru, perbaikan sarana dan prasarana, serta penguatan proses pembelajaran. Targetnya, secara bertahap kualitas sekolah di berbagai daerah dapat sejajar sehingga konsentrasi siswa tidak lagi hanya tertuju pada beberapa sekolah tertentu.
“Selama mutu pendidikan belum merata, sekolah-sekolah favorit akan terus menjadi tujuan utama masyarakat. Itu menjadi pekerjaan rumah kami untuk membangun kualitas sekolah lain agar semakin baik dan mampu memberikan layanan pendidikan yang setara,” pungkasnya.(CNmy)