Ambon,Cahayanusantara12.com
Menyusul kuliah umum Sekda Kabupaten
Maluku Tenggara Barat, Matias Malaka di Kampus Sekolah Tinggi Agama Protestan
Negeri (STAPEN) Ambon, Sabtu, 29 Agustus 2015 dengan tema Kebijakan
strategis Pemerintah Kabupaten MTB dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di
MTB menuuai berbagai tanggapan dari sejumlah kalangan mahasiswa dan kaum muda
kabupaten MTB di kota Ambon yang pada intinya mempertanyakan kesungguhan
Pemerintahan Bupati MTB saat ini, yakni Drs. Bito Themar.
Maluku Tenggara Barat, Matias Malaka di Kampus Sekolah Tinggi Agama Protestan
Negeri (STAPEN) Ambon, Sabtu, 29 Agustus 2015 dengan tema Kebijakan
strategis Pemerintah Kabupaten MTB dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di
MTB menuuai berbagai tanggapan dari sejumlah kalangan mahasiswa dan kaum muda
kabupaten MTB di kota Ambon yang pada intinya mempertanyakan kesungguhan
Pemerintahan Bupati MTB saat ini, yakni Drs. Bito Themar.
Kepada wartawan di Ambon, Senin 31/8,
Jack Batrual mengatakan tidak puas dengan kebijakan pemerintah daerah
kabupaten MTB yang melakukan merger atas dua sekolah kejuruan di daerah
itu, masing-masing SMT dan SMK Kelautan yang merger menjadi SMK Negeri 1. Dikatakan,
jika dilihat dari sejarah berdirinya SMK Kelautan yang historisnya dibuka
oleh mantan Bupati dan Wakil Bupati MTB S.J.
Jack Batrual mengatakan tidak puas dengan kebijakan pemerintah daerah
kabupaten MTB yang melakukan merger atas dua sekolah kejuruan di daerah
itu, masing-masing SMT dan SMK Kelautan yang merger menjadi SMK Negeri 1. Dikatakan,
jika dilihat dari sejarah berdirinya SMK Kelautan yang historisnya dibuka
oleh mantan Bupati dan Wakil Bupati MTB S.J.
Oratmangun dan Lukas Uwuratuw dan juga
sesuai dengan kebijakan Pemerintah pusat saat ini yakni Jokowi dan JK dimana
kebijakan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dan lebih khusus lagi Kabupaten
MBT yang berada pada ALKI atau Arus Laut Kepulauan Indonesia dan berada pada
ALKI 3 semestinya SMK Kelautan tidak boleh dimergerkan, sebaliknya harus
diperkuat baik infrastruktur dan peralatan-pelatannya agar kelak dapat mendidik
siswa yang handal untuk menyongsong kebijakan pemerintah pusat tersebut.
sesuai dengan kebijakan Pemerintah pusat saat ini yakni Jokowi dan JK dimana
kebijakan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dan lebih khusus lagi Kabupaten
MBT yang berada pada ALKI atau Arus Laut Kepulauan Indonesia dan berada pada
ALKI 3 semestinya SMK Kelautan tidak boleh dimergerkan, sebaliknya harus
diperkuat baik infrastruktur dan peralatan-pelatannya agar kelak dapat mendidik
siswa yang handal untuk menyongsong kebijakan pemerintah pusat tersebut.
Pendapat yang sama disampaikan oleh Anis
Naran, Urbanus Metintomwate, Etus Fasak yang menoroti berbagai kekeijakan
pemerintah MTB yang disampaikan pada kuliah umum tersebut dimana mereka
mengganggap kebijakan itu hanya sebuah lips servis belaka. Sebagai contoh
mereka ramai-ramai mempertanyakan niat baik dari pemerintah kabupaten
yang hanya mengkritik mahasiswa dan pemuda MTB bahkan mendorong mereka untuk
tidak terpaku pada PNS belaka akan tetapi juga dapat menciptakan lapangan
pekerjaan, sementara di sisi lain Pemda tidak menyiapkan dana stimulans kepada
para pemuda dan mahasiswa untuk meningkatkan kreativitas mereka. Alhasil, kata
mereka banyak pemuda MTB yang berhasil di luar kabupaten tersebut sementara di
dalam kabupaten sendiri justru banyak yang nganggur. Ironisnya mereka menyoroti
tentang kuliah umum Sekda yang berakhir tanpa memberikan ruang yang cukup bagi
para mahasiswa untuk menyampaikan usul saran dan kritik mereka.
Naran, Urbanus Metintomwate, Etus Fasak yang menoroti berbagai kekeijakan
pemerintah MTB yang disampaikan pada kuliah umum tersebut dimana mereka
mengganggap kebijakan itu hanya sebuah lips servis belaka. Sebagai contoh
mereka ramai-ramai mempertanyakan niat baik dari pemerintah kabupaten
yang hanya mengkritik mahasiswa dan pemuda MTB bahkan mendorong mereka untuk
tidak terpaku pada PNS belaka akan tetapi juga dapat menciptakan lapangan
pekerjaan, sementara di sisi lain Pemda tidak menyiapkan dana stimulans kepada
para pemuda dan mahasiswa untuk meningkatkan kreativitas mereka. Alhasil, kata
mereka banyak pemuda MTB yang berhasil di luar kabupaten tersebut sementara di
dalam kabupaten sendiri justru banyak yang nganggur. Ironisnya mereka menyoroti
tentang kuliah umum Sekda yang berakhir tanpa memberikan ruang yang cukup bagi
para mahasiswa untuk menyampaikan usul saran dan kritik mereka.
Sementara itu lewat ponsel di Ambon
dosen STIA Trinitas Ambon, Markus Matkusa justru mendukung aksi protes para
mahasiswa dan pemuda MTB terhadap kebijakan pemda MTB yang disampaikan oleh
Sekda MTB dalam kuliah umumnya di STAKPEN Ambon itu.(CN-03)
dosen STIA Trinitas Ambon, Markus Matkusa justru mendukung aksi protes para
mahasiswa dan pemuda MTB terhadap kebijakan pemda MTB yang disampaikan oleh
Sekda MTB dalam kuliah umumnya di STAKPEN Ambon itu.(CN-03)