Ambon, Cahayanusantara12.com
Ketua
Komisi D DPRD Provinsi Maluku, Sofie Madjid kepada wartawan di ruang kerjanya
Selasa (24/11) mengatakan kalau Dikbud Provinsi Maluku jangan jadikan
pelaksanaan Debat Bahasa Inggris Nasional dan dan keterlambatan pencairan APBD sebagai
alasan terlambatnya pencairan uang saku bagi siswa SMA Siwalima Ambon.
Komisi D DPRD Provinsi Maluku, Sofie Madjid kepada wartawan di ruang kerjanya
Selasa (24/11) mengatakan kalau Dikbud Provinsi Maluku jangan jadikan
pelaksanaan Debat Bahasa Inggris Nasional dan dan keterlambatan pencairan APBD sebagai
alasan terlambatnya pencairan uang saku bagi siswa SMA Siwalima Ambon.
Menurutnya
keterlambatan pencairan uang saku bila dikaitkan dengan kegiatan lainnya
seperti Debat Nasional dan uji kompetensi Guru itu tidak relevan dan
hanya alasan akal-akalan yang tidak masuk di akal sehat. ”Debat Bahasa Inggris
tingkat Nasional itu merupakan kegiatan sendiri, dan berbeda, apa hubungan dengan
keterlambatan pembayaran uang saku siswa, itu adalah akal-akalan yang tidak
masuk akal sehat, kalau mau cari alasan cari alasan yang masuk akal
saja,”Ungkapnya. Sementara terkait dengan Keterlambatan APBD mengakibatkan
terlambatnya pencairan uang saku siswa SMA Siwalima Ambon, sebagaimana yang dijelaskan
oleh Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi Dinas pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Melky Lohy, beberapa waktu lalu, Madjid menjelaskan kalau
dalam struktur APBD, biaya operasional yang diberikan kepada SMA Siwalima
adalah makan dan minum dan pencairannya telah diatur dengan menganut faham
pembayaran tiga bulanan. Menurutnya karena siswa Siwalima Ambon diasramakan,
dan tentunya ada pembiayaan yang lain dan pengelolahan yang dilakukan oleh
pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan model permintaan berbasis kepada kebutuhan
yang dimintai oleh SMA Siwalima Ambon, dan sudah seharusnya permintaan
dilakukan setiap tiga bulan sekali, sehingga tidak ada alasan keterlambatan
pada dana-dana operasional seperti itu termasuk
di dalamnya uang saku siswa.
keterlambatan pencairan uang saku bila dikaitkan dengan kegiatan lainnya
seperti Debat Nasional dan uji kompetensi Guru itu tidak relevan dan
hanya alasan akal-akalan yang tidak masuk di akal sehat. ”Debat Bahasa Inggris
tingkat Nasional itu merupakan kegiatan sendiri, dan berbeda, apa hubungan dengan
keterlambatan pembayaran uang saku siswa, itu adalah akal-akalan yang tidak
masuk akal sehat, kalau mau cari alasan cari alasan yang masuk akal
saja,”Ungkapnya. Sementara terkait dengan Keterlambatan APBD mengakibatkan
terlambatnya pencairan uang saku siswa SMA Siwalima Ambon, sebagaimana yang dijelaskan
oleh Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi Dinas pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Melky Lohy, beberapa waktu lalu, Madjid menjelaskan kalau
dalam struktur APBD, biaya operasional yang diberikan kepada SMA Siwalima
adalah makan dan minum dan pencairannya telah diatur dengan menganut faham
pembayaran tiga bulanan. Menurutnya karena siswa Siwalima Ambon diasramakan,
dan tentunya ada pembiayaan yang lain dan pengelolahan yang dilakukan oleh
pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan model permintaan berbasis kepada kebutuhan
yang dimintai oleh SMA Siwalima Ambon, dan sudah seharusnya permintaan
dilakukan setiap tiga bulan sekali, sehingga tidak ada alasan keterlambatan
pada dana-dana operasional seperti itu termasuk
di dalamnya uang saku siswa.
Sementara
terkait dengan adanya pembelian komputer bagi sekolah dengan menggunakan uang
saku siswa kelas tiga yang telah lulus, tersirat dalam penjelasan
Ketua Komisi D, hal itu tidak boleh terjadi karena semua kebutuhan sekolah
tersebut mulai dari sarana dan prasarana maupun kebutuhan siswa telah
terakomodir di dalam APBD provinsi Maluku yang pengelolaannya dipercayakan
kepada Dinas Dikbud provinsi Maluku. Madjid menambahkan ketika penempatan Alokasi
anggaran tersebut telah disepakati, maka menjadi kewajiban dari pengelola
anggaran yakni Dinas Dikbud Provinsi Maluku harus menyelesaikan atau memastikan
bahwa operasional sekolah tersebut harus terpenuhi secara memadai sesuai dengan
rincian DPA Dikbud. Dijelaskan kalau DPA Dikbud yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran
maupun kebutuhan para siswa yang di asrama itu dan apalagi SMA tersebut adalah
SMA Boarding School atau SMA Asrama yang telah berkomitmen untuk mendorong lewat
APBD telah ada antara Pemda dan DPRD, untuk itu tidak boleh dipotong-potong
pemanfaatannya dan peruntukannya untuk kepentingan lain. ”Apalagi misalnya
untuk beli komputer, kalau uang makan untuk uang makan, uang saku untuk uang
saku, tidak boleh dipaai untuk uang komputer, kenapa itu salah dalam
peruntukannya,”Ungkap Madjid.
terkait dengan adanya pembelian komputer bagi sekolah dengan menggunakan uang
saku siswa kelas tiga yang telah lulus, tersirat dalam penjelasan
Ketua Komisi D, hal itu tidak boleh terjadi karena semua kebutuhan sekolah
tersebut mulai dari sarana dan prasarana maupun kebutuhan siswa telah
terakomodir di dalam APBD provinsi Maluku yang pengelolaannya dipercayakan
kepada Dinas Dikbud provinsi Maluku. Madjid menambahkan ketika penempatan Alokasi
anggaran tersebut telah disepakati, maka menjadi kewajiban dari pengelola
anggaran yakni Dinas Dikbud Provinsi Maluku harus menyelesaikan atau memastikan
bahwa operasional sekolah tersebut harus terpenuhi secara memadai sesuai dengan
rincian DPA Dikbud. Dijelaskan kalau DPA Dikbud yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran
maupun kebutuhan para siswa yang di asrama itu dan apalagi SMA tersebut adalah
SMA Boarding School atau SMA Asrama yang telah berkomitmen untuk mendorong lewat
APBD telah ada antara Pemda dan DPRD, untuk itu tidak boleh dipotong-potong
pemanfaatannya dan peruntukannya untuk kepentingan lain. ”Apalagi misalnya
untuk beli komputer, kalau uang makan untuk uang makan, uang saku untuk uang
saku, tidak boleh dipaai untuk uang komputer, kenapa itu salah dalam
peruntukannya,”Ungkap Madjid.
Ia
menambahkan kalau SMA Siwalima ini akan didorong untuk berkembang, dan cara
membuatnya jauh lebih berkembang dengan prestasi yang telah dimiliki adalah
dengan penyediaan Infrastruktur pada SMA tersebut jauh lebih manusiawi,
terpandangnisasi sebagai sekolah unggulan dan boarding school. Untuk itu
dirinya berharap agar Dinas Dikbud sebagai pengelola harus bisa mencermati
siklus anggaran yang ada yaitu tiga bulan, dengan demikian kebuutuhan SMA Siwalima
harus dipastikan dapat diselesaikan agar tidak ada kendala operasionalisasi
yang mengakibatkan keterlambatan.
menambahkan kalau SMA Siwalima ini akan didorong untuk berkembang, dan cara
membuatnya jauh lebih berkembang dengan prestasi yang telah dimiliki adalah
dengan penyediaan Infrastruktur pada SMA tersebut jauh lebih manusiawi,
terpandangnisasi sebagai sekolah unggulan dan boarding school. Untuk itu
dirinya berharap agar Dinas Dikbud sebagai pengelola harus bisa mencermati
siklus anggaran yang ada yaitu tiga bulan, dengan demikian kebuutuhan SMA Siwalima
harus dipastikan dapat diselesaikan agar tidak ada kendala operasionalisasi
yang mengakibatkan keterlambatan.
Sementara
itu kepada wartawan Via Heandphone, kepala sekolah SMA Siwalima Ambon Dra. Paula
Tahapary menjelaskan kalau tidak ada sekolah mengumpulkan uang saku siswa untuk
membeli komputer. Menurutnya uang saku siswa SMA siwalima sudah diterima oleh seluruh
siswa, namun bagi anak-anak yang telah lulus tidaklah bisa dieksekusi langsung
oleh pihak sekolah untuk membeli komputer yang merupakan hadiah dari anak-anak
kepada pihak sekolah, harusnya ada komunikasi dengan anak-anak tersebut
terlebih dahulu. Tahapary tidak mau memberikan penjelasan secara langsung
terkait kapan pencairan uang saku siswa SMA Siwalima, dan wartawan diarahkan
untuk mengkonfirmasi langsung ke Melky Lohy dan Nus Kesaulya sebagai pengelola operasional
SMA Siwalima Ambon. Untuk saat ini pihaknya masih berusaha untuk berkomunikasi
dengan siswa yang telah lulus yang saat ini sudah tersebar.
itu kepada wartawan Via Heandphone, kepala sekolah SMA Siwalima Ambon Dra. Paula
Tahapary menjelaskan kalau tidak ada sekolah mengumpulkan uang saku siswa untuk
membeli komputer. Menurutnya uang saku siswa SMA siwalima sudah diterima oleh seluruh
siswa, namun bagi anak-anak yang telah lulus tidaklah bisa dieksekusi langsung
oleh pihak sekolah untuk membeli komputer yang merupakan hadiah dari anak-anak
kepada pihak sekolah, harusnya ada komunikasi dengan anak-anak tersebut
terlebih dahulu. Tahapary tidak mau memberikan penjelasan secara langsung
terkait kapan pencairan uang saku siswa SMA Siwalima, dan wartawan diarahkan
untuk mengkonfirmasi langsung ke Melky Lohy dan Nus Kesaulya sebagai pengelola operasional
SMA Siwalima Ambon. Untuk saat ini pihaknya masih berusaha untuk berkomunikasi
dengan siswa yang telah lulus yang saat ini sudah tersebar.
Sementara
itu sumber lain yang enggan namanya disebutkan menyesalkan dualisme penjelasan yang
diberikan oleh Kepala Sekolah yang mengatakan dana tersebut belum digunakan
sedangkan Kepala Bidang Dikmen justru menjelaskan dana tersebut telah
diserahkan untuk pembelian komputer. Dalam kebingungan dirinya bertanya sumber
siapa yang patur dipercaya, Kepala Sekolah? Kepala Bidang? Secara berkelakar
iapun mengatakan sebaiknya publik bertanya kepada rumput-rumput yang bergoyang.
(CN-03)
itu sumber lain yang enggan namanya disebutkan menyesalkan dualisme penjelasan yang
diberikan oleh Kepala Sekolah yang mengatakan dana tersebut belum digunakan
sedangkan Kepala Bidang Dikmen justru menjelaskan dana tersebut telah
diserahkan untuk pembelian komputer. Dalam kebingungan dirinya bertanya sumber
siapa yang patur dipercaya, Kepala Sekolah? Kepala Bidang? Secara berkelakar
iapun mengatakan sebaiknya publik bertanya kepada rumput-rumput yang bergoyang.
(CN-03)