ProMal, cahaya-nusantara.com
Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno mengatakan kondisi Provinsi Maluku tidak akan berubah jika pembukaan Forum OPD oleh Gubernur atau Wakil Gubernur tak dihadiri Pejabat terkait, karena pada acara pembukaan, seorang Gubernur atau wakil Gubernur selalu akan memberikan arahan seputar visi dan misi yang bakal menjadi acuan bagi OPD dalam menyusun Program kerja dan rencana kerja jangka pendek atau menengah di sebuah OPD.
Hal ini dikatakan wakil Gubernur Maluku saat membuka forum OPD Perhubungan Provinsi Maluku Kamis (20/2/20202) di Aula Dinas Perhubungan Provinsi Maluku.
Di awal sambutannya sebelum membuka kegiatan forum, wagub mengkritik bahkan terkesan menyesali ketidak hadiran kepala-kepala OPD yang tidak hadir bahkan menurut wagub bukan baru sekali ini tetapi sudah banyak kegiatan serupa yang dihadiri nya, sejumlah kepala OPD yang tidak hadir.
Menurutnya, kalau kepala OPD tidak hadir pada forum serupa tidak akan mengetahui police dan arah dari forum ini serta kebijakan pemerintah, mengingat penyusunan program kerja haruslah mengacu pada visi dan misi Gubernur dan wakil Gubernur.
“Kalau tidak hadir, tidak tahu Police tidak tahu arah ini, sekalipun saya menyadari saya wakil Gubernur, diatas batu ada gunung, diatas Gunung ada langit, tetapi ide ini akan bermanfaat,” Ujarnya sambil menambahkan bukan hanya dirinya tetapi kadang-kadang Gubernur sendiri yang membuka banyak Kepala OPD yang tidak hadir.
Dengan ketidak hadiran kepala OPD tersebut, Orno menegaskan kalau pertanda Maluku akan tetap tidak akan maju.
Dijelaskan program yang dibuat ini, yang penting memenuhi syarat, sebab Rencana Program kerja setiap OPS tersebut merupakan pengembangan visi dan misi Gubernur dan wakil Gubernur yang didalamnya ada program-program primadona pada saat berproses pada saat pilkada.
Menurut Wagub untuk membuat RPMJ tidak cukup dalam sistim birokrasi saja, selain tim RPMJ harus juga melibatkan orang-orang profesional dan akademisi.
Dijelaskan rakyat Maluku dan dimana-mana miskin bukan karena kurangnya Potensi SDM dan SDA, tetapi miskin karena soal akses, hanya semata-mata melihat dan menikmati anugerah Tuhan.
Oleh sebab itu menurut wagub menyusun sebuah program tidak harus berebutan membuat proyek yang nilainya milyaran, tetapi harus memenuhi unsur Efektif dan efisien, karena efektif belum tentu efisien dan sebaliknya tetapi harus mengandung kedua-duanya efektif dan efisien.
Untuk itu wagub menekankan Forum Koordinasi OPD yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan ini sangatlah penting karena kalau tidak sinkron dalam menyusun Program dengan nomenklatur berbeda tetapi isinya akan sama .
Dirinya berharap kehadiran kepala Dinas yang baru dapat menambah apa yang telah dilakukan kadis yang lama, program yang belum sempurna disempurnakan dalam menyusun Program haruslah melakukan koordinasi dengan OPD yang lain.(CN-01)