MBD, cahaya-nusantara.com
Pengembangan dan transformasi Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU)
Universitas Pattimura (Unpatti) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) harus segera
dilakukan. Demikian disampaikan salah seorang tokoh pemuda MBD, Leonard
Samadara, S.Pi di Ambon, Rabu (07/09).
Menurutnya ada beberapa persoalan yang selama ini
terjadi di PSDKU MBD yang mungkin harus dibenahi. Misalnya saja, dalam hal
proses konsultasi proposal dan skripsi, kegiatan ini harus dilakukan secara
tatap muka, sedangkan banyak dosen pembimbing, menetap di Kota Ambon. Hal
inilah yang sangat menyulitkan mahasiswa, karena harus mengeluarkan anggaran
yang besar tetapi juga mengorbankan waktu dan tenaga untuk ke sana.
“Apa untungnya kuliah di Tiakur, kalau proposal dan
skripsi harus ke Ambon, mendingan kuliah saja di Ambon, biar katong rugi
satu kali sa, kuliah di Tiakur, proposal dan skripsi di Ambon. Kalau tidak
dibenahi, kampus ini pasti akan tutup”, tegasnya.
Ia mengatakan, Pemerintah Daerah dan DPRD MBD harus melihat
hal ini dan dicarikan solusi sehingga mahasiswa tidak dikorbankan. Ada anggaran
besar yang sudah diberikan ke pihak PSDKU MBD tapi sampai hari ini mahasiswa
selalu dirugikan. Para dosen itu yang seharusnya tinggal dan menetap di Tiakur,
sehingga semua proses pendidikan anak-anak MBD ini bisa berjalan dengan lancar.
Samadara membeberkan, adanya penurunan jumlah
mahasiswa baru yang berminat mendaftarkan diri di PSDKU Unpatti MBD di tahun
2022 ini, bisa saja karena masalah yang dikemukakan diatas.
“Hal ini perlu dievaluasi sehingga dapat diperbaiki
kedepannya, agar mahasiswa dapat berkonsultasi di Tiakur saja. Selain itu perlu
dilakukan sosialisasi yang massif di sekolah-sekolah yang ada di 17 kecamatan
atau dengan cara lain sehingga masyarakat tahu dan mau menyekolahkan anaknya di
Tiakur”, bebernya.
Lebih lanjut Ia mengatakan, ada juga hak mahasiswa untuk
memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) belum juga diperoleh semua mahasiswa,
padahal KTM ini sangat diperlukan untuk pengurusan beasiswa maupun administrasi
surat aktif kuliah, bahkan surat-surat ini harus ditandatangani Wakil Rektor I
Unpatti, sehingga perlu waktu yang begitu lama.
Ia berharap, Pemda MBD dan DPRD MBD dapat
menindaklanjuti hal ini dalam upaya pembenahan dan transformasi.
“Kami sangat mengharapkan ada perhatian yang serius
dari pihak eksekutif maupun legislative, karena anggaran yang digelontorkan itu
cukup besar, harusnya anak-anak MBD diperhatikan dan menjadi prioritas”,
harapnya.(CN-10)