AMBON, cahaya-nusantara.com
Kepala inspektorat kabupaten SBT,NazarudinTianotak di dampingi sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemkab SBT hadir di kantor ombudsman RI perwakilan Maluku untuk menerima hasil penilaian kepatuhan pelayanan publik kamis 22/2/2024.
Kepada wartawan Kepala inspektorat SBT Nazarudin Tianotak mengatakan merasa bangga menerima hasil ini, 5 piagam penghargaan walaupun belum maksimal atau masih berada di zona kuning tapi paling tidak ini merupakan progres yang kami capai dan tentu kedepan kami lebih berusaha untuk meningkatkan pelayanan publik lebih baik lagi dengan tetap melakukan kordinasi dan pendampingan ombudsman.
“Jadi hari ini kabupaten SBT sudah menerima hasil penilaian kepatuhan pelayanan publik yang di lakukan oleh ombudsman, kami merasa bangga menerima 5 penghargaan walaupun masih zona kuning,untuk itu kita akan mengevaluasi serta perubahan menyeluruh bagi semua OPD dengan tetap melakukan kordinasi dan pendampingan ombudsman,” jelas Nazarudin.
Di tempat yang sama kepala perwakilan ombudsman menjelaskan SBT masih tetap berstatus zona kuning, belum berubah walaupun mendapat 5 piagam penghargaan.
5 OPD yang menerima penghargaan itu adalah Dinas kesehatan,Dinas pendidikan,Dinas pendudukan dan pencatatan sipil,Dinas PTSP dan puskesmas Bula.
Menurut Hasan zona hijau belum bisa di capai karena Dinas sosial website tidak berfungsi,dan puskesmas banggoi masih dalam tahap pembenahan sehingga kurang maksimal nilainya sehingga zona hijau belum di capai.
Di harapkan kedepan di lakukan evaluasi untuk perbaikan oleh OPD, di bandingkan tahun 2022 nilai SBT itu adalah 73 poin dan di tahun 2023 naik menjadi 75,88.
Untuk Dimensi infut kompetensi pelaksanaan pada sebagian objek cukup baik dalam hal pengetahuan terkait layanan publik.
Dimensi proses terkait layanan publik yang menjadi kewenangan mereka melakukan kegiatan kegiatan tetapi tidak terinput dengan baik di media sosial maupun Website.
Dimensi output dari respondens di nilai, terkait terhadap pelayanan publik rata rata penilaian masyarakat terhadap pemerintah daerahnya itu cukup baik.
Selanjutnya Dimensi pengaduan terkait sarana SP4N lapor di rekap dengan baik dan SBT termasuk salah satu yang terbaik setelah kota Ambon dan Provinsi Maluku.
Selanjutnya Hasan Berharap di tahun 2024 ini harus dikejar dua digit bahkan bila perlu harus kualitas pelayanan yang tinggi karena itu adalah salah satu hal yang memicu dan memacu percepatan kesejahteraan.
“Jadi harapan kami itu adalah bagaiman supaya pemkab meningkatkan pelayanan dengan memperbaiki semua sarana dan prasarana yang ada yang lebih khusus lagi mempersiapkan SDM agar pelayanan yang di lakukan lebih bagus, ” tutup Hasan.(CN-03)