AMBON, cahaya-nusantara.com
Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku, Benhur George Watubun, S.T., menegaskan komitmen partai untuk memperjuangkan pembangunan Maluku berbasis maritim sebagai arah politik utama dalam lima tahun ke depan. Hal ini disampaikan usai dirinya kembali dipercaya memimpin DPD PDI Perjuangan Maluku periode 2025–2030, melalui Konferensi Daerah (Konferda) ke-6 yang berlangsung dengan tertib dan demokratis di Ambon.
Dalam konferensi pers usai kegiatan, Benhur menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh kader serta jajaran pengurus yang telah menjaga suasana musyawarah dengan semangat gotong royong.
“Kita bersyukur karena seluruh proses Konferda berjalan baik, adil, dan damai. Terima kasih kepada semua pihak—mulai dari Sekjen dan rombongan DPP hingga seluruh kader yang menjaga semangat persaudaraan,” ujarnya.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Maluku, Nancy Purmiasa, S.Pd., menjelaskan bahwa tema besar Konferda kali ini adalah “Membangun Kedaulatan Maritim Maluku: Jalan Kerakyatan Menuju Keadilan Sosial.”
Menurut Nancy, tema tersebut menjadi dasar ideologis sekaligus arah strategis perjuangan politik PDI Perjuangan di Maluku lima tahun ke depan.
“Ibu Megawati selalu menegaskan bahwa kesalahan pembangunan selama ini adalah berpikir secara kontinental, padahal Indonesia adalah negara kepulauan. Karena itu, pembangunan harus berbasis maritim,” jelasnya.
Nancy menambahkan, seluruh kebijakan partai akan diarahkan untuk memperkuat kemandirian maritim, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga infrastruktur.
“Kita ingin membangun Maluku dari laut—mulai dari rumah sakit apung, pendidikan maritim, hingga ekonomi berbasis sumber daya kelautan,” tambahnya.
Menjawab perubahan dalam struktur DPC, Benhur menegaskan bahwa perombakan kepengurusan bukan karena persoalan loyalitas, melainkan bagian dari proses regenerasi.
“PDI Perjuangan adalah partai progresif. Regenerasi itu wajib agar organisasi tetap hidup, adaptif, dan peka terhadap perubahan sosial,” tegasnya.
Bangsa
Dalam pidatonya, Benhur juga mengingatkan kembali gagasan besar Bung Karno yang menempatkan Maluku sebagai pusat penelitian oceanografi nasional.
“Bung Karno hanya dua kali meletakkan batu pertama, dan salah satunya di Kota Masohi. Itu simbol bahwa Maluku adalah masa depan Indonesia. Laut harus menjadi beranda depan, bukan halaman belakang,” serunya, disambut pekik Merdeka! dari peserta Konferda.
Selain itu, Benhur menekankan pentingnya gerakan politik hijau, dengan fokus pada rehabilitasi lingkungan dan penghijauan kawasan produktif di wilayah Ambon seperti Gunung Nona, Siwang, dan Passo.
Fokus Hukum dan Reformasi Sosial
Benhur juga menyoroti pentingnya reformasi hukum yang berpihak pada rakyat. Melalui bidang Hukum dan Advokasi serta Reformasi Sistem Hukum Nasional, partai akan mengawal pelaksanaan KUHP Nasional 2023 berbasis nilai-nilai Pancasila dan hukum adat.
“Hukum tidak boleh menjadi alat kekuasaan, melainkan pelindung rakyat. Kita ingin memastikan aparat penegak hukum bekerja dengan kejujuran dan keadilan,” ujarnya.
Target Politik 2029: Rebut Kembali Kepercayaan Rakyat
Menutup konferensi pers, Benhur menegaskan bahwa PDI Perjuangan akan terus berjuang memenangkan hati rakyat dan merebut kembali kekuasaan politik pada Pemilu 2029.
“Hakikat politik adalah merebut kekuasaan untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Kami akan berjuang mati-matian agar visi partai diwujudkan dalam pemerintahan,” tegasnya.
Benhur juga menyampaikan apresiasi kepada para jurnalis dan masyarakat yang terus mengawal langkah perjuangan partai.
“PDI Perjuangan terbuka terhadap kritik dan masukan. Mari kita berjalan bersama demi Maluku yang berdaulat di laut, adil di darat, dan sejahtera untuk semua,” tutupnya.
Struktur Kepengurusan DPD PDI Perjuangan Maluku Masa Bhakti 2025–2030
Pimpinan DPD:
Benhur George Watubun, S.T. Ketua
Johan Rahantoknam – Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai
Bidang Internal:
Ir. Thobyhend J.M. Sahureka, M.T. (Pemenangan Pemilu),
Ir. James Richard Maatita (Ideologi dan Kaderisasi),
Nurna Ningsih Batjo, S.Sos. (Keanggotaan dan Organisasi),
Gerald Mailoa, S.T., M.T. (Sumber Daya).
Bidang Pemerintahan:
Debi Puspita Latuconsina, S.A. (Politik),
Benyamin Thomas Noach, S.T. (Otonomi Daerah),
Aroby Kelian (Kebijakan Publik),
Jafri Taihuttu, S.H. (Reformasi Hukum),
Javet Djemy Pattiselanno (Perekonomian),
Tina Welma Tetelepta (Kebudayaan dan Pendidikan).
Bidang Kerakyatan:
Santhy Enjelin Manuhutu (Penanggulangan Bencana),
Ir. Irfan Hamka (Industri dan UMKM),
Katrin Wokanubun (Tenaga Kerja),
Alhidayat Wajo (Pariwisata dan Pemuda),
Oliva Lasol (Keagamaan),
M. Akmal S. Soulisa (Ekonomi Kreatif),
Franz Abednego Mansaby (Pertanian dan Kelautan),
Samson R. Atapary, S.H. (Hukum dan Advokasi).
Sekretariat:
Nancy Purmiasa, S.Pd. (Sekretaris),
Cayetanus Dharma Angwarmase, S.IP. (Wakil Sekretaris Internal),
Ferly Gracia Tasik (Wakil Sekretaris Program).
Bendahara:
Andreas J.W. Taborat (Bendahara),
Abdul Amin Buton, S.E. (Wakil Bendahara).(CN02)