Ambon, cahaya-nusantara.com
Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (YPPM) Maluku melalui program Maluku Democratic Resilience menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama masyarakat dan pemerintah guna membahas pengawalan implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Ambon. Kegiatan ini berlangsung di Carita Cafe, Gunung Malintang, Kota Ambon, Senin (9/3/2026).
Diskusi ini dihadiri sekitar 30 peserta yang berasal dari unsur pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, koalisi orang muda, akademisi, serta media. Forum ini menjadi ruang dialog untuk bertukar pandangan mengenai tantangan dan peluang dalam pelaksanaan program pembangunan yang dibiayai melalui APBD.
Dalam pemaparannya, Finetri Sohilait, Perencana Ahli Muda Bidang Pembangunan Manusia pada Bappeda Litbang Kota Ambon, menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya mendorong perencanaan pembangunan yang lebih inklusif melalui integrasi prinsip Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) dalam kebijakan dan penganggaran daerah.
Ia menyebutkan bahwa pendekatan tersebut penting untuk memastikan bahwa program pembangunan yang dijalankan pemerintah dapat menjangkau seluruh kelompok masyarakat tanpa terkecuali, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
Sementara itu, akademisi dan pemerhati sosial Yamres Pakniany menyoroti pentingnya implementasi program pembangunan yang benar-benar menjawab persoalan di masyarakat.
Menurutnya, kebijakan yang dihasilkan melalui APBD harus mampu menyentuh kebutuhan riil masyarakat, terutama kelompok yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap peluang ekonomi dan sosial.
Ia juga menekankan bahwa pendekatan pembangunan inklusif tidak boleh berhenti pada aspek representasi semata, tetapi harus mendorong kemandirian kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, melalui penyediaan ruang kerja dan kesempatan yang setara.
“Program pembangunan harus responsif terhadap problem yang dihadapi masyarakat. Jangan sampai keterlibatan kelompok rentan hanya bersifat representatif. Yang dibutuhkan adalah konsep kemandirian sehingga mereka bisa berdaya dan memiliki kesempatan yang sama,” ujarnya.
Melalui kegiatan FGD ini, para peserta juga mendiskusikan berbagai aspek penting dalam implementasi APBD, mulai dari efektivitas penyerapan anggaran, sinkronisasi program antar perangkat daerah, hingga penguatan peran masyarakat dalam proses pengawasan pembangunan.
YPPM Maluku berharap forum diskusi ini dapat menghasilkan berbagai rekomendasi konstruktif yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengelolaan APBD di Kota Ambon. (CNi)