AMBON,cahaya-nusantara.com
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendy, menegaskan perlunya transformasi peran Bank Maluku-Maluku Utara agar tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit konsumtif bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga memperluas pembiayaan produktif bagi sektor riil seperti nelayan, perikanan, pertanian, dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Maluku dan Maluku Utara.
Hal itu disampaikan Dede Yusuf usai pertemuan dan pengawasan Komisi II DPR RI di Bank Maluku Malut, Kamis (16/4/2026), di Ambon. Menurutnya, sebagai komisi yang membidangi pemerintahan dalam negeri, Komisi II DPR RI memberi perhatian serius terhadap peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk bank pembangunan daerah, sebagai instrumen penggerak ekonomi lokal.
“Selama ini bank-bank umum daerah rata-rata masih berkutat pada APBD, penyaluran gaji ASN, dan kredit konsumtif. Padahal, yang kita dorong adalah pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui kredit produktif, khususnya sektor mikro seperti nelayan, pasar rakyat, dan usaha kecil,” ujar Dede.
Ia menilai, secara kesehatan keuangan Bank Maluku-Malut berada dalam kondisi baik, terlihat dari rasio kecukupan modal (CAR), pembagian dividen, serta stabilitas penanaman modal daerah. Namun, menurutnya, posisi aman tersebut belum cukup jika tidak diiringi keberpihakan nyata terhadap sektor-sektor produktif yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
Komisi II DPR RI, lanjut Dede, kini tengah menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMD yang bertujuan memperkuat arah kebijakan seluruh BUMD di Indonesia agar lebih efektif mendukung pembangunan ekonomi daerah. Ia menegaskan, dana masyarakat yang dikelola BUMD harus kembali berputar untuk menopang produktivitas rakyat.
“Di Maluku ini potensi besarnya ada pada perikanan, pertanian, juga sektor pertambangan di Maluku Utara. Karena itu, bank daerah tidak boleh hanya menjadi bank biasa seperti bank nasional. Mereka harus punya kekhususan, yakni memperkuat ekonomi daerahnya sendiri,” tegasnya.
Menurut Dede, urgensi penguatan peran BUMD semakin besar di tengah kebijakan efisiensi fiskal nasional yang berdampak pada pengurangan transfer dana pusat ke daerah. Dalam situasi itu, BUMD terutama bank daerah harus mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi sekaligus mitra strategis pemerintah daerah dalam pembiayaan pembangunan.
“Cepat atau lambat pemerintah daerah akan membutuhkan dukungan pembiayaan dari bank daerah. Kalau bank daerah hanya mengelola gaji-gaji ASN, maka daya ungkit ekonominya akan sangat terbatas,” katanya.
Selain menyoroti sektor perbankan, Dede Yusuf juga mengungkapkan kekagumannya terhadap kekayaan kuliner khas Maluku yang dinilainya memiliki potensi besar sebagai daya tarik wisata dan produk unggulan daerah. Dalam kunjungan keduanya ke Ambon, ia mengaku terkesan dengan sajian ikan khas Maluku, papeda, hingga kelapa tua dan olahan singkong yang menurutnya unik dan bernilai jual tinggi.
“Saya sudah dua kali ke sini, dan makanan khas Maluku luar biasa. Ikan kuah kuning, ikan batu, papeda, semuanya enak sekali. Ini harus dikemas lebih baik supaya menjadi oleh-oleh khas yang dicari wisatawan,” ujarnya.
Ia juga memuji suasana Rumah Makan Sari Gurih Lateri yang menjadi lokasi wawancara, seraya menilai Ambon bukan hanya kaya panorama alam, tetapi juga memiliki masyarakat dengan bakat seni yang kuat.
“Orang Ambon itu hebat, jago nyanyi semua. Itu kekuatan budaya yang juga bisa menjadi nilai tambah pariwisata daerah,” pungkasnya.(CNmy)