AMBON, cahaya-nusantara.com
Wakil Wali Kota Ambon, Ely Toisutta, menegaskan bahwa sinergi antar kabupaten/kota menjadi kunci utama dalam memperkuat kemandirian fiskal di Provinsi Maluku.
Pernyataan ini disampaikan Toisutta usai menghadiri Rapat Koordinasi dan Rekonsiliasi Pajak Daerah se-Provinsi Maluku, yang berlangsung di Ballroom Hotel Santika Ambon, Rabu (29/10/2025).
Kegiatan ini diinisiasi oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Maluku dan diikuti oleh seluruh pengelola pajak dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Menurut Toisutta, forum ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat koordinasi dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah pusat.
“Hari ini Pemerintah Kota Ambon melalui Bapenda bersama tim provinsi melakukan koordinasi dan rekonsiliasi pendapatan pajak.
Kami berharap seluruh daerah di Maluku dapat meningkatkan PAD masing masing di tengah situasi efisiensi yang sedang dijalankan,” ujarnya kepada awak media.
Toisutta menambahkan, dengan berkurangnya ruang fiskal dari pusat, setiap pemerintah daerah dituntut untuk lebih kreatif menggali potensi sumber pajak baru. Sejumlah sektor seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) disebutnya sebagai sumber strategis yang perlu dimaksimalkan
“Rapat koordinasi ini diharapkan dapat menghasilkan langkah konkret bagi semua daerah, terutama dalam upaya meningkatkan pendapatan dari sektor sektor strategis tersebut,” tutur Toisutta.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan capaian positif Pemerintah Kota Ambon dalam realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2025. Hingga Oktober, penerimaan opsen PKB telah mencapai sekitar Rp20 miliar dari target Rp22 miliar, atau sekitar 93 persen dari total target tahunan.
“Capaian ini cukup menggembirakan. Masih ada waktu hingga akhir tahun, dan kami optimis target bisa tercapai sepenuhnya,” jelasnya.
Namun Toisutta menegaskan bahwa pengelolaan pajak tidak hanya diukur dari pencapaian angka, melainkan juga dari transparansi dan akuntabilitas tata kelola. Pemkot Ambon terus berupaya memperkuat sistem digitalisasi pajak serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan kota.
“PAD bukan sekadar angka, tapi wujud nyata partisipasi masyarakat dalam membangun daerahnya sendiri. Dengan sinergi dan semangat bersama, kita bisa mencapai kemandirian fiskal yang berkeadilan,” tandasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Maluku, Sartono Pinning, S.H., M.Kn., yang mewakili Gubernur Maluku, serta Ketua DPRD Kota Ambon, Moritz Tamaela, dan perwakilan Bapenda dari seluruh kabupaten/kota di Maluku.
Rapat ini menjadi bukti nyata komitmen bersama dalam membangun sistem pengelolaan pajak daerah yang efisien, transparan, dan akuntabel, guna memperkuat stabilitas fiskal dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Maluku.(CN-02)