AMBON,cahaya-nusantara.com
Komisi II DPR RI menegaskan bahwa PT Bank Maluku Maluku Utara (Malut) harus mengambil peran lebih besar dalam memperkuat ekonomi daerah, terutama melalui perluasan akses kredit bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI di Ambon, Kamis (16/4/2026), yang dipimpin Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda. Dalam agenda itu, rombongan parlemen diterima langsung Direktur Utama Bank Maluku Malut, Syahrisal Imbra, didampingi jajaran direksi dan komisaris.
Kunjungan ini tidak sekadar menjadi forum evaluasi kinerja bank daerah, tetapi juga momentum penting untuk menegaskan kembali posisi Bank Maluku Malut sebagai salah satu instrumen vital dalam menopang ketahanan fiskal dan pembangunan ekonomi di Provinsi Maluku dan Maluku Utara.
Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menilai, sebagai bank pembangunan daerah, Bank Maluku Malut memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan pembiayaan produktif menjangkau sektor-sektor riil, khususnya UMKM yang membutuhkan dukungan modal untuk berkembang.
“Bank Maluku Malut harus tampil lebih progresif dalam membuka akses pembiayaan bagi UMKM. Sektor ini adalah penggerak utama ekonomi rakyat, sehingga dukungan kredit yang luas dan mudah diakses menjadi sangat penting,” tegas Karsayuda.
Ia menambahkan, Komisi II DPR RI juga memberi perhatian serius terhadap penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk bank daerah, agar mampu bersaing di tengah dinamika industri keuangan nasional yang semakin kompetitif. Salah satu isu yang ikut dibahas adalah perlunya dukungan regulasi, termasuk penyesuaian ketentuan modal minimum, agar bank daerah tetap sehat dan berdaya saing.
Meski mencatat masih ada tantangan dalam optimalisasi penyaluran kredit produktif, DPR RI tetap mengapresiasi capaian Bank Maluku Malut yang dinilai mampu menjaga pertumbuhan dan stabilitas usaha di tengah tekanan ekonomi yang terus berubah.
Dalam konteks yang lebih luas, kunjungan ini juga menjadi bagian dari upaya penyerapan aspirasi daerah terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang Badan Usaha Milik Daerah (RUU BUMD), termasuk rencana pembentukan direktorat jenderal khusus yang nantinya akan menangani pengawasan dan pembinaan BUMD secara nasional.
Direktur Utama Bank Maluku Malut, Syahrisal Imbra, menyambut positif masukan yang disampaikan Komisi II DPR RI. Menurutnya, perhatian dari DPR menjadi dorongan penting bagi bank yang dipimpinnya untuk terus berbenah dan meningkatkan kontribusi nyata bagi masyarakat.
“Kunjungan ini menjadi evaluasi yang sangat konstruktif bagi kami. Apresiasi yang diberikan tentu menjadi motivasi, sementara masukan dari DPR RI akan menjadi pijakan untuk memperkuat kinerja dan memperluas dampak pelayanan kami,” ujar Syahrisal.
Ia menegaskan, penguatan sinergi antara pemerintah daerah, BUMD, dan pemerintah pusat merupakan faktor kunci dalam memastikan Bank Maluku Malut terus berkembang sebagai lembaga keuangan yang tidak hanya sehat secara bisnis, tetapi juga berpihak pada pembangunan ekonomi masyarakat.
Dengan dorongan politik dan dukungan regulasi dari pusat, Bank Maluku Malut kini dituntut untuk memainkan peran yang lebih agresif dan inklusif, bukan hanya sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi lokal yang mampu menghadirkan manfaat langsung bagi rakyat di Maluku dan Maluku Utara.(CNmy)