AMBON, cahaya-nusantara.com
Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, secara resmi membuka seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) untuk posisi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ambon Tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Manise, Senin (27/4/2026), dan dihadiri oleh jajaran pejabat daerah, panitia seleksi, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam arahannya, Wattimena menegaskan bahwa posisi Sekda merupakan salah satu jabatan kunci dalam roda pemerintahan daerah. Oleh karena itu, sosok yang terpilih nantinya harus memiliki kompetensi, integritas, serta pemahaman yang kuat terhadap tugas dan tanggung jawab birokrasi.
Ia mengungkapkan, terdapat tiga agenda besar yang akan menjadi fokus utama bagi Sekda terpilih. Pertama, pembenahan pengelolaan keuangan daerah agar lebih transparan dan terbebas dari temuan pemeriksaan.
Kedua, percepatan reformasi birokrasi melalui penyederhanaan alur pelayanan publik yang selama ini dinilai masih berbelit.
Ketiga, mendorong lahirnya inovasi di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) guna mendukung pembangunan Kota Ambon yang inklusif dan berkelanjutan.
“Jabatan ini sangat strategis karena menjadi motor penggerak pemerintahan sekaligus perpanjangan tangan kepala daerah dalam pelayanan publik. Karena itu, harus diisi oleh figur yang tepat dan memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Wattimena juga memastikan bahwa proses seleksi dilakukan secara profesional dengan mengedepankan sistem meritokrasi. Ia menekankan pentingnya transparansi dan objektivitas dalam menentukan kandidat terbaik dari para ASN yang memenuhi syarat.
Menurutnya, saat ini terdapat empat kandidat yang telah lolos seleksi administrasi dan kesehatan, dan sedang mengikuti tahapan lanjutan.
Proses seleksi dijadwalkan berlangsung selama dua hari, mulai 27 hingga 28 April 2026.
Di tengah tingginya perhatian publik terhadap proses ini, Wali Kota mengingatkan agar tidak ada upaya intervensi dari pihak manapun. Ia bahkan menegaskan bahwa praktik membentuk kelompok dukungan untuk memengaruhi keputusan justru akan menjadi pertimbangan negatif dalam proses penilaian.
“Kita ingin proses ini berjalan bersih. Jika ada upaya tekanan terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian, maka itu menjadi indikator bahwa yang bersangkutan tidak layak dipilih,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan kepercayaan penuh kepada panitia seleksi yang terdiri dari unsur akademisi, profesional, dan birokrat senior untuk menjalankan tugas secara independen dan objektif.
Sementara itu, Ketua Sekretariat Panitia Seleksi, Selly S. P. Kalahatu, menjelaskan bahwa pelaksanaan seleksi terbuka ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Ambon dalam memperkuat reformasi birokrasi. Program ini juga selaras dengan agenda prioritas pemerintah daerah, khususnya dalam menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Ia menambahkan, seluruh tahapan seleksi mengacu pada regulasi yang berlaku, di antaranya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, serta Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 15 Tahun 2019.
“Melalui mekanisme seleksi terbuka yang kompetitif dan transparan, diharapkan lahir pemimpin birokrasi yang mampu mendorong percepatan kinerja pemerintahan,” jelasnya.
Empat pejabat yang saat ini mengikuti seleksi calon Sekda Kota Ambon yakni Apries B. Gaspersz, Roberd Sapulette, Steven Dominggus, dan Richard Luhukay. Mereka akan menjalani serangkaian tahapan penilaian sebelum akhirnya ditetapkan kandidat terbaik.
Untuk menjamin kualitas hasil seleksi, panitia yang berjumlah tujuh orang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Maluku, dengan melibatkan sejumlah akademisi dan tenaga profesional.
Sebagai penanda dimulainya seluruh rangkaian seleksi, Wali Kota bersama Wakil Wali Kota dan panitia melakukan pemukulan tifa.
Prosesi ini sekaligus menjadi simbol dimulainya tahapan penting dalam menentukan figur strategis di lingkup Pemerintah Kota Ambon.
Sebagai bentuk keterbukaan informasi, kegiatan ini juga disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube resmi Pemerintah Kota Ambon, sehingga masyarakat dapat turut memantau jalannya proses seleksi secara transparan.(CNmy)