Maluku, cahaya-nusantara.com
Merasa diberlakukan tidak adil dalam proses rekruitmen tenaga kerja Blok Masela, Gabungan Mahasiswa Kabupaten bertajuk Kalwedo menggelar aksi demo di gedung DPRD Provinsi Maluku di Ambon. (5/10).
Dalam aksinya, mereka mempertanyakan proses rekruitmen tenaga kerja lokal dalam pengembangan Gas Abadi Blok Masela.
Mereka menyoroti persoalan keterlibatan masyarakat Maluku Barat Daya dalam proses perekrutan tenaga kerja untuk pengembangan Blok Masela.
Salah satunya adalah persyaratan perekrutan yang hanya menyebutkan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sementara masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya tidak disebutkan dalam persyaratan tersebut.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Faushan Rahawarin, memastikan DPRD Maluku akan menindaklanjutinya melalui rapat bersama dinas dan stakeholder terkait.
“Hari ini kami menerima aksi masa dari mahasiswa Kabupaten Maluku Barat Daya, terkait penerimaan tenaga kerja di Blok Masela yang tidak melibatkan keterwakilan masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya.
”Pada persyaratan itu hanya tercantum Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sehingga menjadi reaksi dan polemik di Kabupaten Maluku Barat Daya,” ujar Faushan kepada awak media.
DPRD Maluku, tandasnya lagi akan segera melakukan rapat gabungan dengan melibatkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Maluku serta Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Maluku.
Dikatakan, persoalan ini akan dibahas melalui komisi-komisi DPRD yang memiliki keterkaitan dengan bidang ESDM dan ketenagakerjaan.
“Kami akan segera melakukan rapat gabungan dengan melibatkan Dinas ESDM dan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Maluku, di mana Dinas ESDM bermitra dengan Komisi II, sedangkan ketenagakerjaan ada di Komisi IV,” jelasnya.
Rapat tersebut akan menjadi ruang bagi DPRD Maluku untuk meminta penjelasan sekaligus mempertanyakan mekanisme serta persyaratan perekrutan tenaga kerja lokal dalam pengembangan Blok Masela.
“Aspirasi adik-adik mahasiswa Kabupaten Maluku Barat Daya ini akan disampaikan pada saat dilakukan rapat gabungan komisi II dan IV dengan Dinas ESDM dan Dinas Tenaga kerj,” katanya.
Selain menghadirkan dinas terkait, DPRD Maluku juga akan memanggil stakeholder yang terlibat dalam pengembangan dan proses perekrutan tenaga kerja Blok Masela.
Dikemukakan, pihak Inpex, vendor, serta tim percepatan juga akan dihadirkan dalam rapat tersebut untuk memberikan penjelasan sesuai dengan kapasitas dan keterlibatan masing-masing.
“Kita akan tunggu arahan pimpinan DPRD, dalam hal ini Pak Ketua DPRD, untuk menentukan kapan dilakukan panggilan terhadap dinas terkait dan seluruh stakeholder saat rapat nanti. Selain itu juga diundang vendor dari Inpex, tim percepatan juga harus dipanggil untuk rapat bersama.
Tidak hanya pemerintah dan stakeholder terkait, keterwakilan mahasiswa asal Kabupaten Maluku Barat Daya juga akan dihadirkan dalam rapat gabungan tersebut.
”Kehadiran mahasiswa sangat penting agar aspirasi yang telah disampaikan melalui aksi demonstrasi dapat disampaikan langsung dalam forum resmi DPRD Maluku bersama pemerintah daerah dan stakeholder terkait.
Pembahasan ini tidak hanya antara DPRD, pemerintah daerah, dan pihak yang terlibat dalam pengembangan Blok Masela, tetapi juga memberikan ruang kepada mahasiswa MBD menyampaikan secara langsung persoalan yang mereka soroti, khususnya terkait keterlibatan tenaga kerja lokal.
“Prinsipnya, secara kelembagaan kita akan terima semua aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat yang ada di Maluku, terlebih masyarakat Maluku Barat Daya,” tegasnya.
Diambahkan, pelaksanaan rapat gabungan tersebut masih menunggu arahan pimpinan DPRD Maluku untuk menentukan waktu pelaksanaannya.
Setelah jadwal ditetapkan, DPRD Maluku akan memanggil dinas terkait, stakeholder, pihak yang terlibat dalam pengembangan Blok Masela, serta keterwakilan mahasiswa MBD untuk bersama-sama membahas persoalan perekrutan tenaga kerja lokal tersebut.
Langkah DPRD Maluku ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai mekanisme perekrutan tenaga kerja pada pengembangan Gas Abadi Blok Masela, sekaligus memastikan aspirasi masyarakat Maluku Barat Daya mendapat ruang pembahasan secara resmi dan terbuka.(CNal)