Ambon, Cahayanusantara12.com
Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan Provinsi Maluku, Drs. J.Uweubun mengatakan jika
dibandingkan dengan jumlah tenaga penyuluh yang ada di Maluku dengan jumlah
desa yang ada di Maluku maka jumlahnya belum sebanding, bahkan belum mencapai
setengah dari jumlah desa di Maluku. Demikian antara lain penjelasan Uweubun
kepada wartawan di ruang kerjanya di Ambon, Jumat pekan lalu. Dikatakan, jumlah
tenaga Penyuluh yang diangkat dengan status Tenaga Harian Lepas(THL) ditambah
dengan tenaga Penyuluh PNS yang ada jika dibanding dengan kebutuhan desa-desa
di Maluku kalau dikategorikan dengan desa di Maluku yang berjumlah 1.187 desa
maka belum mencapai seperduanya.
Perikanan dan Kehutanan Provinsi Maluku, Drs. J.Uweubun mengatakan jika
dibandingkan dengan jumlah tenaga penyuluh yang ada di Maluku dengan jumlah
desa yang ada di Maluku maka jumlahnya belum sebanding, bahkan belum mencapai
setengah dari jumlah desa di Maluku. Demikian antara lain penjelasan Uweubun
kepada wartawan di ruang kerjanya di Ambon, Jumat pekan lalu. Dikatakan, jumlah
tenaga Penyuluh yang diangkat dengan status Tenaga Harian Lepas(THL) ditambah
dengan tenaga Penyuluh PNS yang ada jika dibanding dengan kebutuhan desa-desa
di Maluku kalau dikategorikan dengan desa di Maluku yang berjumlah 1.187 desa
maka belum mencapai seperduanya.
Menurutnya 162 dari tenaga penyuluh tersebut di biayai
oleh dana APBN selama 10 bulan sementara sisanya diangkat dan dibiayai oleh
dana APBD terutama mereka yang berada di Kabupaten Kota dibiayai oleh dana APBD
Kabupaten dan kota. Meskipun demikian, kata Uweubun ke depan pihaknya menghadapi
tantangan baru yakni selain masih kurangnya tenaga penyuluh pertanian di
provinsi Maluku masih ditambah lagi dengan sejumlah penyuluh PNS akan memasuki
masa pensiun, : “Tantangan kita ke depan lagi adalah penyuluh PNS ini akan
memasuki masa pensiun”, kata Uweubun, sambil menambahkan di sisi lain para
penyuluh baik PNS maupun THL ini memiliki kemampuan yang sudah kalah jauh dan
boleh dikatakan tertinggal dengan kemajuan teknologi pertanian sekarang ini.
Oleh sebab itu menurut Uweubun ke depan menjadi tantangan untuk menutupi kekurangan
penyuluh di provinsi ini dengan merekrut penyuluh THL, disamping meningkatkan
kapasitas para penyuluh dengan pendidikan dan pelatihan-pelatihan yang dilakukan
secara terus menerus dengan menggunakan dana APBN tetapi terutama juga lewat
dana APBD. (CN-01)
oleh dana APBN selama 10 bulan sementara sisanya diangkat dan dibiayai oleh
dana APBD terutama mereka yang berada di Kabupaten Kota dibiayai oleh dana APBD
Kabupaten dan kota. Meskipun demikian, kata Uweubun ke depan pihaknya menghadapi
tantangan baru yakni selain masih kurangnya tenaga penyuluh pertanian di
provinsi Maluku masih ditambah lagi dengan sejumlah penyuluh PNS akan memasuki
masa pensiun, : “Tantangan kita ke depan lagi adalah penyuluh PNS ini akan
memasuki masa pensiun”, kata Uweubun, sambil menambahkan di sisi lain para
penyuluh baik PNS maupun THL ini memiliki kemampuan yang sudah kalah jauh dan
boleh dikatakan tertinggal dengan kemajuan teknologi pertanian sekarang ini.
Oleh sebab itu menurut Uweubun ke depan menjadi tantangan untuk menutupi kekurangan
penyuluh di provinsi ini dengan merekrut penyuluh THL, disamping meningkatkan
kapasitas para penyuluh dengan pendidikan dan pelatihan-pelatihan yang dilakukan
secara terus menerus dengan menggunakan dana APBN tetapi terutama juga lewat
dana APBD. (CN-01)